Abaikan Teguran KPK, Pejabat Pemprov Banten “BANDEL” Diduga Adakan Rapat Akhir Tahun...

Abaikan Teguran KPK, Pejabat Pemprov Banten “BANDEL” Diduga Adakan Rapat Akhir Tahun Di Sariater Bandung

152 views
0
BERBAGI

Banten, (RN) – Hari ini ratusan Pejabat Pemerintah Provinsi Banten Adakan rapat besar besaran ke Sariater (Ciater) Kabupaten Subang Jawa Barat, informasinya para pejabat dilingkungan pemprov banten menggelar rapat akhir tahun 2017.

Informasi yang didapat, rapat yang hadir mulai dari eselon 3 -2. Kegiatan rapat tersebut dibuka hari ini kamis ( 21/12/2017) oleh Gubernur Banten Wahidin Halim berakhir pada hari Sabtu (23/12/2017).

Rapat di Ciater atau Sariater kabupaten Subang Jawa Barat dibenarkan oleh beberapa Pejabat Pemprov Banten eselon II.

“Hari ini Kamis sampai dengan Sabtu kita rapat akhir tahun di ciater – Sariater Kabupaten Subang Jawa Barat bersama semua kepala OPD provinsi Banten,” kata Kepala Dinas yang enggan disebutkan namanya.

Ditanya siapa yang buka dalam rapat tersebut.?” Rapat akan dibuka langsung oleh pak Gubernur. “pak gubernur yang pimpin langsung rapat di Sariater, biasanya rapat besar ini diadakan dipendopo Banten, Kali ini kita rapat Di Sariater – Ciater Subang” ungkapnya.

Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Kajian Realita Banten (LSM-KARAT) Adung Iwan Hermawan. Dirinya menyangkan para pejabat sering melakukan rapat diluar daerah saat ini rapat diakhir tahun 2017.

Pejabat pemrov Banten sering melakukan rapat diluar daerah, yang diduga selalu menghambur hamburkan uang APBD provinsi banten, apakah hotel atau wisata dibanten tidak layak untuk dijadikan sarana rapat besar yang dilakukan pemprov banten saat ini, kan kalau rapat di banten soal pajak bisa kembali ke pendapatan Banten,’ ujarnya.

“Seharusnya Gubernur Banten Wahidin Halim  dan Sekda Banten Ranta Soeharta melarang semua OPD rapat diluar daerah, bukan mengamini malah ikut ikutan,’ tegas Adung pada respeknews. Kamis (21/12/2017).

Tahun lalu Pemerintah Provinsi Banten sudah disentil oleh Komisi Pemberantasaan Korupsi (KPK) untuk tidak melakukan kegiatan rapat diluar daerah,’ kata Adung.

Adung membeberkan perkataan Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK Asep Rahmat Suwandha saat menerangkan penerapan program quick wins, tahun lalu, KPK terus menyinggung kegiatan rapat dinas yang sering dilakukan di luar Daerah.

Salah satu KPK dari rencana quick wins waktu itu,’ kata Adung. “ada point yang mengenai kebijakan rapat luar daerah atau luar kantor. kantor, perjalanan dinas, workshop, sosialisasi dan kajian, dan lainnya. Menurutnya KPK sudah cek anggarannya itu cukup banyak. Rapatnya di luar daerah terus,’ ungkap Adung.

Dirinya menyangkan pada pejabat Pemprov Banten. “Sepertinya di Pemprov Banten ini nggak ada tempat lagi. “Ya, begitu perilakunya. Senin rapat, pulang rabu siang. Kamis rapat lagi , pulang Minggu siang. Ya jadi dalam seminggu dimana kerjanya” terangnya.

Masalah ini, menurutnya, di Provinsi Banten sedang menjadi isu yang hangat-hangatnya. Soal Rapat Luar Daerah yang kali ini di adakan di Sariater – Ciater Kabupaten Subang Jawa Barat.

Menurut Adung, Sekda Banten Ranta Soeharta pernah berbicara yang katanya akan mencegah semua OPD Banten untuk berbagai acara kegiatan dinas di luar daerah akan dikurangi atau distop.

Pantauan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM KARAT) pemprov Banten tahun ini terus berjalan, di data kami banyak pejabat OPD menggelar rapat Seperti rapat di hotel luar daerah, bandung jawabarat dan daerah daerah lainnya diluar pulau jawa bahkan ada pula pejabat kunjungan ke luar Negri,’ pungkasnya. (mnl/red)

Related posts:

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY