Aktivis Pemuda Sebut Kominfo Banten Tebar Rilis Hoax Menkes Setuju Berobat Gratis...

Aktivis Pemuda Sebut Kominfo Banten Tebar Rilis Hoax Menkes Setuju Berobat Gratis Modal KTP

83 views
0
BERBAGI

BANTEN – Aktivis Pemuda Banten tuding Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten telah merilis dan mengedarkan informasi Hoax terkait Mentri Kesehatan Republik Indonesia, Nila F Moeloek menyetujui Berobat gratis modal KTP.

Menurutnya, informasi yang ia terima bahwa kementrian kesehatan itu tidak menyetujui adanya berobat gratis bermodalkan KTP, karna melanggar Undang undang,” ungkap Aktivis Pemuda Banten Khoirul Umam dalam status media sosialnya. Selain itu ia menyayangkan ada beberapa media online dibawah naungan Diskominfo Banten memberitakan seolah Menteri menyetujui dan mendukung berobat gratis modal KTP, akan tetapi sebagian media online lokal dan nasional malah memberitakan Menkes Nila F Moeloek tidak menyetujui,” cetusnya. “Ini sudah masuk pembodohan publik.

Senada yang dikatakan oleh aktivis Tani & Nelayan Banten Daddy Hartadi Rohmaluddin, Lihat aja dipasal 28 UU ITE. Berapa tahun ancamannya buat penyebar hoax.

Selain itu juga warganet merasa kebingungan dengan adanya informasi simpang siur disisilain menteri menyetujui di sisilain Mentri tidak menyetujui,” ini yang benar yang mana,” Ungkap Hendra Leo Munggaran. ” Laju ieu nu bener nu mana. Ja kami lier macana.

Dinas kominfo Provinsi Banten membantah adanya persetujuan dari Menteri Kesehatan Nila F Moeloek tentang berobat gratis di Provisi Banten hanya dengan modal KTP saat bertemu Gubernur Wahidin Halim dengan ketua DPD RI Oesman Sapta Odang.

“Saya tidak pernah buat rillis berita yang menyatakan adanya persetujuan dari Menkes berobat gratis di Banten hanya modal KTP. Tapi, Menkes mengapresiasi pogram berobat gratis gubernur, namun harus diselaraskan dengan JKN dan BPJS,” tegas Amal Herawan Budi, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Banten, pada wartawan, Jumat (27/4/2018).

Ia menambahkan, dalam pertemuan dengan Gubernur Banten di kantor DPD RI, Menteri Kesehatan hanya mengapresiasi kebijakan Gubernur untuk melindungi warganya melalui berobat gratis bagi warga miskin menggunakan KTP, namun kebijakan itu harus diselaraskan dengan kebijkaan pemerintah pusat, yaitu Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS.

”Untuk menselaraskan kebijakan Gubernur itu perlu waktu, sehingga Menkes menyarankan kepada Pemprov Banten untuk dapat menggunakan pola jaring pengamanan sosial dalam merealisasikan program kesehatan gratisnya,” terangnya.

Amal pun menyesalkan, banyak media yang salah mengutip rillis yang diedarkan oleh Diskominfo, dengan membuat judul berita seolah olah Menkes menyetujui berobat  gratis hanya dengan modal KTP di Banten.

Dalam rillis yang saya kirimkan itu jelas,tidak ada menyebutkan Menkes sudah menyetujui berobat gratis modal KTP, semua harus diselaraskan dengan JKN, BPJS.” pungkasnya. (Mn/Red)

 

Related posts:

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY