Banten Zona Merah Rawan Pungli

Banten, (RN) – Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) menyebut Provinsi Banten termasuk daerah rawan atau zona merah praktik pungutan liar (pungli). Sejauh ini, terdapat 409 laporan dari masyarakat terkait pungli. Ketua Tim Sosialisasi Satgas Saber Pungli, Shadiq Pasadigoe mengatakan, Banten berjejer dengan provinsi lain yang juga rawan pungli, yaitu Jawa Barat, Sumatera Utara, Riau, dan Jakarta. “Banten ini menjadi salah satu daerah yang banyak (kasus pungli). Paling tinggi di Jawa Barat, Sumatera Utara, Riau, kemudian Banten ini, Jakarta,” katanya di sela-sela sosialisasi saber pungli di salah satu hotel di Kota Serang, Rabu (11/10/2017).

Dia mengatakan, banyaknya pungli yang berhasil diungkap selama 2017 mencapai 27. Pengungkapan kasus pungli di Banten dilakukan melalui operasi tangkap tangan (OTT) Tim Saber Pungli. “Lokasinya terbagi di Kabupaten Pandeglang, Kota Serang dan Kota Tangerang. Dari jumlah 27 kasus, sedikitnya ada 64 orang yang ditetapkan tersangka. Rata-rata di bidang pendidikan, kepolisian sama Dishub (Dinas Perhubungan),” ujarnya.

Selain pengungkapan, sejauh ini juga sudah ada 409 laporan terkait pungli yang masuk dari masyarakat. Namun demikian, setiap laporan harus dikaji lebih dahulu untuk membuktikan kebenarannya. “Laporan masyarakat belum tentu semuanya benar. Masyarakat yang melaporkan adanya praktik pungli, pasti dilindungi Tim Seber Pungli,” ujarnya.

Untuk menekan angka pungli, dia sudah menggencarkan sosialisasi kepada beberapa provinsi di Indonesia. Namun, masyarakat juga harus turut serta dalam pemberantasan pungli. “Banten daerah ke 14 yang menjadi tempat sosialisasi saber pungli,” ucapnya.
Bangun sistem
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Ranta Soeharta mengatakan, Pemerintah Provinsi Banten selama ini terus berupaya memperkuat sistem dalam birokrasi pemerintah untuk mengantisipasi dan pencegahan korupsi dan juga pungutan liar. Pihaknya sudah melakukan sosialisasi dan rapat-rapat dengan organisasi perangkat daerah (OPD) dan kabupaten/kota agar mengefektifkan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) yang ada di kabupaten/kota. “Kejadian di Banten beberapa kali itu, di tingkat itu, seperti di Kabupaten Pandeglang di Dinas Catatan Sipil, di Kota Serang di Dishub di tempat KIR, di Tangerang juga ada di perizinan,” tuturnya.

Untuk mengantisipasi korupsi dan pungli tersebut, ia mengemukakan, Pemprov Banten berupaya membangun sistem yang baik, yakni membangun internalisasi budaya anti pungli, mengoordinasikan dan melaksanakan operasi pungutan liar, serta adanya Peraturan Gubernur mengenai Satgas Saber Pungli. Pihaknya juga mengajak OPD di Provinsi Banten untuk mendukung upaya-upaya pemberantasan pungli di Banten, salah satunya melalui sistem berbasis elektronik, khususnya pada tujuh area. Di antaranya pemberian hibah, dana desa, pengadaan barang dan jasa, perizinan serta pelayanan lainnya. (LMA)

 

Editor : Mang Najib Lee

Related posts:

Tinggalkan Balasan

*