Diduga Ditutup Tutupi Oknum Dinas, “DPRD Banten Dan LSM Minta Dinkes Terbuka...

Diduga Ditutup Tutupi Oknum Dinas, “DPRD Banten Dan LSM Minta Dinkes Terbuka Soal Anggaran GERMAS 2017

166 views
0
BERBAGI

Banten, (RN)  – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten bersikap profesional dan transparan dalam mengelola, melaksanakan kegiatan program Gerakan Masyarakat hidup Sehat (Germas) yang dianggarkan oleh pemerintah pusat.

Ketua Umum Relawan Sosial Pencegahan Kriminalitas (RESPEK) Najib Lee mengatakan Dinkes Banten harus transparan dengan program gerakan masyarakat hidup sehat (germas) meski sudah berjalan beberapa hari lalu, pasalnya dikhawatirkan hal itu akan berdampak putus program pada tahun 2018 mendatang.

Respek tersebut menyoalkan terkait transparansi penggunaan anggaran pelaksanaan Germas pada kabupaten dan Kota se banten, karena selama program gerakan masyarakat sehat harus didasari oleh prilaku pengguna anggaran yang sehat.

Adanya program tersebut. Najib Lee mengaku selama program Germas berjalan dirinya memantau pada kegiatan disetiap kabupaten kota, misalnya di kabupaten Lebak, kabupaten Pandeglang dan kabupaten serang. Misalnya Pada kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di Kabupaten Serang pada tanggal 3 November 2017 Jumat lalu yang dihadiri para pejabat dari Pemprov Banten dan Pemkab Serang, Hadir didalam acaranya Bupati Serang Tatu Chasanah, Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa, Ketua DPRD Kabupaten Serang Muhsinin, Asda II Pemprov Banten Ino S Raswita, Kepala Dinkes Banten Sigit Wardoyo, dan sejumlah pejabat Pemkab Serang dan Pemprov Banten.

Foto kegiatan Germas Kabupaten Serang.
Foto Kegiatan Germas Kabupaten Pandeglang
Foto Kegiatan Germas Kabupaten Lebak

Akan tetapi, kata Najib Lee, Dinkes Provinsi Banten mendapat anggaran APBN atau program Germas dari Pusat diduga tidak adanya koordinasi yang dilakukan oleh Dinkes Ke DPRD Banten dan Gubernur Banten,’ ungkapnya.

Hal tersebut pula dibenarkan oleh Komisi V DPRD Banten Fitron NI. ketika ditanya respeknews saat dirinya menggelar reses, Fitron menceritakan trkait program Germas di Provinsi banten, ia menyangkan pada sikap Dinkes Banten yang terkesan main selonong bahkan mengabaikan pada aturan pemerintah juga tidak adanya kordinasi pada DPRD Banten.

Menurut vitron saat dirinya berkunjung di Dinas Kesehatan dalam upaya evaluasi dan pengawasan. Ia mengaku kesulitan bahkan dinas tidak terbuka soal anggaran Germas.

“saya sulit berkomentar karena mereka enggak bisa jawab. Pasalnya Dinkes tidak memiliki juklak dan juknisnya. Bahkan aneh, Dinkes di tanya anggaran Germas enggak dijawab,” kata Fitron seusai berkunjung ke Dinas Kesehatan Banten dalam upaya evaluasi dan pengawasan, Rabu (22/11/2017) kemarin.

Dirinya sebagai wakil rakyat Fitron mengaku kecewa dengan sikap yang ditunjukan Dinkes. Sebab program bagus seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) seharusnya bisa dikoordinasikan dengan semua pemangku kebijakan termasuk DPRD. Selain itu, kata dia, pihaknya juga khawatir karena ada kecenderungan terjadi gejala putus program ketika APBN yang tadinya difokuskan pada Program Germas dialihkan karna adanya aduan aduan dugaan yang tidak transparansi pada publik sedangkan APBD Banten tidak mengcovernya. Bahkan Lembaga Swadaya Masyarakat aja seperti Relawan Sosial Pencegahan Kriminalitas (RESPEK) memonitor kegiatan itu dan terus menginvestigasinya karna RESPEK punya data, saya kan ga punya data. ‘Sayangkan kalau adanya temuan dan dugaan dugaannya. Bisa bisa pusat tidak mau berikan program bagus lagi pada provinsi banten,”katanya.

Fitron pun mengungkapkan dirinya nggak yakin DPRD kabupaten/kota dilibatkan dan saya merasakan itu, pasalnya saya sudah kordinasi tiap DPRD Kabupaten/Kota. “Selain hidup sehat, Kita juga ingin menyadarkan masyarakat pula dengan hidup sehat karena pemanggu kebijakan sendiri enggak paham program itu tidak bersentuhan langsung dengan kita,’ katanya.

Fitron mengkhawatirkan ketika APBN fokus ke yang lain, itu akan terjadi gejala putus program. Ketika ini terjadi maka program yang dirintis akan menjadi berhenti begitu saja,”imbuhnya.

Selain itu Najib Lee Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Relawan Sosial Pencegahan Kriminalitas (RESPEK) membeberkan rincian anggaran kegiatan Germas dalam pengeluarannya sangat luar biasa menghabiskan miliaran rupiah pada empat daerah Kabupaten/Kota seperti Belanja Jasa :

Sewa panggung 1 PT x 4 PT  x 4 Kabupaten Kota. Sewa Sound System 1 PT x 4 PT x 4 Kabupaten Kota. Sewa Tenda 1 PT X 4 PT x 4 Kabupaten Kota. Honor narasumber eselon II 3 orang x 4 Kabupaten Kota. Honor Narasumber eselon III 3 orang x 4 Kabupaten kota. Honor Instruktur senam 4 orang x 4 Kabupaten Kota. Honor penyanyi lokal 2 orang x 4 Kabupaten Kota. Honor Pemain Alat Musik Solo 1 orang x 4 kabupaten kota. Honor pemandu acara non artis 2 orang x 4 kabupaten kota. Konsumsi Louncing 1000 PT x 4 Kabupaten Kota. Kaos peserta 1000 BH x 4 Kabupaten Kota. Topi peserta 1000 BH x 4 Kabupaten Kota. Handuk Kecil 1000 BH x 4 Kabupaten Kota. Umbul umbul 50 BH x 4 Kabupaten Kota. Dekorasi panggung 1 PT x 4 Kabupaten Kota. Spanduk 20 BH x 4 Kabupaten Kota. Gody Bag 1000 BH x 4 Kabupaten Kota. Tumbler 1000 BH x Kabupaten Kota. Payung 1000 BH x Kabupaten Kota. Gelas 1000 BH x Kabupaten Kota. Paket Meeting Full Boord 36 orang x 1 HR x 4 Kabupaten Kota. Dan biaya Penggerakan Masa.

Akan tetapi Najib Lee enggan membeberkan jumlah nilai anggaran barang jasa seperti diatas.

“Soal anggaran saya belum bisa mengexpos karna ini komsumsi pribadi dengan lembaga saya. Pokoknya waah aja kegiatan germas itu sampe menghabiskan angaran Miliaran Rupiah,’ tuturnya.

Kepala Dinkes Banten Sigit Wardojo saat akan dipintai konfirmasi oleh respeknews hingga berita diturunkan belum bisa ditemui. (Bersambung/Red)

Related posts:

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY