DPRD Banten Anggarkan 50 Juta Untuk Penerima Bantuan Rutilahu 2018

DPRD Banten Anggarkan 50 Juta Untuk Penerima Bantuan Rutilahu 2018

52 views
0
BERBAGI

Banten, (RN) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten tahun 2018 mendatang menganggarkan bantuan untuk Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) sebesar 50 juta untuk per penerima Rutilahu Dari APBD tahun 2018, pasalnya Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Provinsi Banten melansir rumah tidak layak huni (Rutilahu) di provinsi Banten tercatat ratusan ribu bahkan jutaan Rutilahu yang tersebar di Kabupaten/kota se provinsi banten.

Menurut catatan dari pusat, kurang lebih ada satu juta rumah tidak layak huni di Banten. Nah yang sekarang ini banyak pengaduan warga dan pemberitaan pemberitaan media sosial, Rutilahu minta diprioritaskan Pemerintah Provinsi Banten.

“Insyaallah Dinas Perkim menampung pengaduan masyarakat miskin dan memprioritaskannya,” kata Muhamad yanuar beberapa hari lalu pada awak media. “Selain Dinas Perkim, dinas sosial serta dinas kesehatan pun ikut mendata dan memprioritaskan lalu diajukan ke kami,” katanya.

Yanuar pun mengatakan, jumlah rutilahu hingga ratusan ribu dibanten sampai saat ini pihaknya terus menerima verifikasi data dari dinas sosial terkait penerima Rutilahu di Banten. Karena pada tahun 2017 perbaikan Rutilahu menjadi kewenangan dinas perkim.

“Tahun depan 2018 ada intergasi pemanfaatan informasi yang ada. Basisnya itu adalah dari PDT tersebut. Karena tahun ini terdata Rutilahu 850 di Dinsos dan 90an di dinas Perkim. Kalau satu tahun cuma segitu kan masih jauh dari target kita, jangan sampai nanti yang menerima bantuan itu juga salah sasaran. Nah untuk tahun ini, kita selesaikan data itu,” katanya.

Yanuar menjelaskan, setiap tahunnya Rutilahu terus dibangun oleh pemprov Banten. Dimana secara teknis, para penerima perbaikan Rutilahu mendapatkan bantuan keuangan sebesar 15 juta rupiah untuk satu rumah si penerima.

“Untuk memaksimalkan bantuan perbaikan Rutilahu tersebut masih memerlukan pengawasan dari dinas sosial. Karena tetap pengawasan kedepan dari program itu ada di Dinsos,” ujar Yanuar.

Sementara itu Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah mengakui sampai saat ini pendataan dan verifikasi penerima Rutilahu di Banten terus dilakukan. Dimana kabupaten Lebak, Kabupaten Serang dan Pandeglang menjadi wilayah yang difokuskan dalam pendataan.

“Karena ketiga daerah tersebut diakui jumlah Rutilahunya lebih banyak dari daerah lain. Dimana  pemilik Rutilahu banyak ditemukan di daerah pesisir seperti Kabupaten Pandaglang, Lebak dan Kabupaten Serang,” ungkapnya.

Tahun 2018 Pemerintah dan DPRD Banten menganggarkan 50 juta per rumah untuk bantuan Rutilahu,” pemerintah hanya menganggarkan sebanyak 300 lebih Rutilahu, selain Rutilahu. Pemerintah dan DPRD Banten menganggarkan bantuan untuk bantuan pondok pesantren sebesar 20 juta. Ucap ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah pada respeknews.com. Rabu (22/11/2017).

DPRD Banten juga akan terus melakukan pengawasan agar bantuan yang diberikan dimanfaatkan benar oleh para penerima program bantuan.

“Setelah bantuan Rutilahu dan bantuan untuk pondok pesantren itu diberikan ke penerima, DPRD Banten juga akan terus lakukan pengawasan. Ini untuk memastikan bantuan itu tepat sasraan dan digunakan sesuai dengan ketentuan nantinya.. (Red)

Editor : Mang Najib Lee

Related posts:

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY