Janji Politik WH, “Berobat Gratis Gunakan KTP” Alami kebuntuan, WH Minta Bantu...

Janji Politik WH, “Berobat Gratis Gunakan KTP” Alami kebuntuan, WH Minta Bantu Dede Yusuf

111 views
0
BERBAGI

Banten, RESPEKNEWS.COM  – Janji politik Wahidin Halim soal program pengobatan gratis mengunakan KTP terancam buntu. Hal itu disampaikan Ketua DPD Partai Demokrat Banten Iti Octavia Jayabaya dalam konferensi pers di kantor DPD Demokrat, Jalan Raya Petir, Cipocok Jaya, Kota Serang, Jumat (9/3/2018) kemarin.

Selain Itu juga dalam konfrensi pers, Iti Octavia mengabarkan Wahidin Halim akan menemui Dede Yusuf Komisi IX DPR RI untuk membahas pengobatan gratis menggunakan KTP.

Wahidin Halim (Gubernur Banten-red) informasinya akan meminta bantuannya ke Dede Yusuf yang merupakan Ketua Komisi IX DPR RI periode 2014-2019 dari Partai Demokrat.

“Tentunya Pak Wahidin Halim malam tadi, “kemarin. bahwa akan audiensi dengan Komisi IX terkait kebijakan diluncurkannya pengobatan gratis gunakan KTP tetapi sampai sekarang belum bisa dilaksanakan,” kata Iti Octavia Jayabaya didampingi Sekjen Demokrat Banten Eko Susilo. Di DPD Partai Demokrat.

Dalam pertemuan tersebut, Iti mengatakan Wahidin Halim akan lebih intens menanyakan regulasi pengobatan gratis yang sudah digadang-gadang kepada masyarakat Banten saat janji politknya. Selain menemui Komisi IX, Wahidin juga akan menemui Kemenkes RI meminta solusi atas kebuntuan program tersebut.

“Waktu Pak Wahidin sebagai Walikota Tangerang program ini bisa dilaksanakan. Dan saat ini Pemprov sudah menganggarkan,” kata Iti.

Iti mengaku, dirinya mendukung sepenuhnya program kesehatan gratis untuk masyarakat miskin di Banten.

“Seluruh Partai Demokrat akan all out mendukung kebijakan Gubernur,” ungkapnya.

Sebelumnya, program kesehatan gratis menggunakan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) di Banten dipastikan gagal. Program yang merupakan salah satu janji politik Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy tersebut dinilai bertentangan dengan aturan pemerintah pusat.

Melalui surat bernomor jp.02.05/III/534/2018 perihal koordinasi dan konsultasi Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN, Kementerian Kesehatan RI menilai program pengobatan gratis menggunakan KTP-el bertentangan dengan aturan pusat yang mengharapkan partisipasi pemerintah daerah untuk mensukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

“Terkait penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah yang dikelola sendiri oleh Pemerintah Provinsi Banten tidak ada rujukan hukumnya, maka seharusnya sudah diintegrasikan dalam program JKN,” seperti tertulis dalam surat tersebut.

Surat tertanggal 13 Februari 2018 tersebut menjawab surat Gubernur Banten Nomor 440/61-Dinkes/2018 tanggal 17 Januari 2018 silam perihal koordinasi dan konsultasi. Dikutip dari Bantennews.co.id, Dalam surat yang ditanda tangani oleh Sekretaris Jenderal Kemenkes Untung Suseno Sutarjo mengatakan bahwa Program JKN diselenggarakan secara nasional, menyeluruh, dan terpadu yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.

Hal tersebut seperti diatur dalam Undang Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undan Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan.

“Dengan diselenggarakannya Program Jaminan Kesehatan Nasional, maka seluruh program jaminan kesehatan daerah harus diintegrasikan dalam program JKN,” jelasnya.

Pola integrasi jaminan kesehatan itu sebagaimana teratuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.

“Pemeritah daerah wajib memprioritaskan dukungan baik untuk peningkatan pencapaian kepesertaan, kepatuhan, pembayaran iuran, maupun peningkatan pelayanan kesehatan.” (ady/red)

Related posts:

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY