Ketua Lembaga ALIPP Pengkritik Pertama Terhadap Gubernur Banten Baru, Pembisik Kebakaran Jenggot

Ketua Lembaga ALIPP Pengkritik Pertama Terhadap Gubernur Banten Baru, Pembisik Kebakaran Jenggot

126 views
0
BERBAGI

Banten, [respekNews] – Uday Suhada selaku Ketua Lembaga ALIPP adalah orang pertama yang mengritiki awal kerja WH selaku Gubernur Banten yang Baru. Dalam siaran Pers Uday yang diterima [respekNews] mengritiki soal adanya dugaan permainan orang lama soal percaloan Pejabat Plt di lima OPD yang terendus Lembaga Alipp dari kelima Plt tersebut diduga titipan saudara HDS.

Inilah Siaran Pers Uday Suhada yang diterima [respekNews] :

Gub WH Gegabah
Penugasan Plt 5 SKPD, dibawah kendali Mister HDS

5 SKPD yg di-Plt-kan (Kepala BKD, Biro Umum, Biro Bina Infrastruktur dan SDA, Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan, Biro Pemerintahan) sudah ditugaskan oleh gub WH. Mekanisme yg ditempuh memang prosedural, namun mengabaikan aspek kompetensi dan track recordnya. Menurut sy, WH gegabah dalam hal ini.

Sebab dibelakangbya ada aktor intelektulnya, berinisial HDS. HDS punya ruang kerja di samping ruang kerja Wagub. Ruangan itu disinyalir digunakan utk kumpul2 bargaining jabatan dan permintaan berbagai fasilitas dg mengatasnamakan Wagub. Semua Plt tersebut dipanggil dan dikendalikan HDS.

Plt Kabiro RTP adalah keponakan HDS.
Mobil dinas dan biaya pemeliharaan, bensin pun dimintanya dlm kemasan “Mobil untuk Rangkaian Wagub”.

Harus diingat, bahwa penunjukan pejabat itu dilakukan dg tujuan utk membantu memudahkan pekerjaan gub dan wagub.

WH harus sadar bahwa di lingkungan ASN Banten, saat ini sudah mulai pesimis soal adanya perubahan dan perbaikan birokrasi yg signifikan.

Perlu diingat bahwa yg merekayasa Dana Hibah 2011 terhadap 10 lembaga penerima milyaran rupiah dari Rp.340M yg bermasalah dulu diantaranya HDS bersama Zaenal Mutaqien.
Ada 4 orang ASN yg melekat dg HDS ada 4 (N, Z, S, dan A). Mereka berempat adalah operator HDS.

Sy melihat bahwa penggantian kepala SKPD itu menggunakan tradisi jaman Atut. Jika ini tidak diperhatikan, sy yakin saat WH lakukan perombakan para kepala SKPD kedepan, tdk akan menghasilkan tim yg mampu meringankan tugasnya sbg gubernur. Malah bisa jadi berbalik, bisa menjadi virus yg merusak sistem pemerintahan yg dijanjikan WH akan bersih dari KKN dan menjadi pelayan rakyat yg baik.

Pandeglang, 6 Agustus 2017
Uday Suhada,
Direktur eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik-ALIPP.

” Uday suhada pun kembali merilis pada akun Fasbuknya pada tanggal 8 agustus kemarin dengan tulisan seperti adanya tim pembisik Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten ada yang kebakaran jengot.

Beginilah tulisan statusnya : Alhamdulillah, masih ada portal yg berkenan publish rilis sy atas mulai munculnya dugaan calo jabatan di lingkungan Pemprov Banten.
Konon sejumlah pihak kasak-kusuk ke berbagai dapur redaksi, agar gak memuat berita kritikan tersebut.
Tapi anehnya, reaksi yg muncul bukan menyampaikan hak jawab langsung kepada media yg memberitakannya. Melainkan menyampaikan Siaran Pers. Setahu sy siaran pers itu disampaikan kpd semua media jika pemberitaannya marak di banyak media. Lah, ada apa ini? Masa hari gini penguasa alergi kritik?
Berikut berita atas rilis sy, dan Siaran pers atas berita tsb:

Dan inilah rilis siaran pers dari saudara Amrin Nur

SIARAN PERS

Gubernur Banten Menampik Dituding “Kecolongan” Soal Pengangkatan Plt

SERANG – Gubernur Banten H. Wahidin Halim hanya santai dan menampik dituding “kecolongan” soal pengangkatan lima orang dari tujuh Pelaksana Tugas (Plt) Organisasi Perangkat Daerah (OPD),karena kelima Plt itu diduga adalah orang titipan dari seseorang. “Pengangkatan itu titipan rakyat Banten bukan hanya titipan seseorang,” tutur Wahidin Halim kepada wartawan, Selasa (8/8/2017).

Wahidin Halim menjelaskan yang resah adanya pengangkatan tersebut, adalah orang yang punya kepentingan tertentu. Oleh karena kepenitangan terganggu, sehingga menjadi gelisah dan panik.

“Kita santai saja, tetap bekerja untuk rakyat Banten. Setiap kali ada pergantian pejabat dan kepentingan orang tertentu tidak tercapai, bisa menjadi resah,” tutur Wahidin dengan nada rendah.

Adanya pergangkatan tujuh Plt, kata Wahidin, karena sudah tujuh bulan jabatan tersebut kosong, enam orang pensiun, satu orang ditangkap oleh jaksa. Sesuai undang-undang, Gubernur terplihi baru boleh mengangkat pejabat baru setelah enam bulan masa jabatan.
“Untuk itu, perlu mengangkat pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan. Bisa diangkat satu tingkat di atas dan boleh satu tingkar di bawahnya,” ucap Wahidin.

Sedangkan satu tingkat di atas sudah penuh dan sudah sibuk karena ditugaskan sebagai koordinator Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Opsinya, diambil dari satu tingkat di bawahnya sekretatis dinas dan bagian, yang kepala bagian senior. Itu Gubernur yang menunjuk langsung dengan pertimbangan kebutuhan mendesak. Tidak ada pengaruh dari siapa pun,” ujar Gubernur menegaskan.

Pada apel bulanan, Senin (7/8/2017) Gubernur telah menyatakan terkait penunjukan Plt itu wewenang Gubernur. Para Plt diberikan kesempatan untuk menjalankan tupoksi (tugas pokok dan fungsi-red)- nya sbg Plt. “Kalau dalam beberapa hari ke depan tidak bagus kerjanya, bakal diganti. Banyak belajar dan cepat memahami tupoksi dan peran sbg Plt. Semua sama, nanti akan diputar lagi di semua tempat,” tutur Gubernur mengingatkan.

Salah seorang yang diangkat menjadi Plt yakni Beni Imasil menjadi Kepala Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan (ARTP) justru terkejut. “Setahu saya, yang diusulkan menjadi Plt Kepala Biro ARTP ada orang lain dan bukan saya. Namun, setelah diangkat oleh Pak Gubernur, tentu harus siap bekerja secara maksimal,” ucap Beni.

Sebelumnya, penggiat anti korupsi Banten, Uday Suhada menuding, Gubernur Banten Wahidin Halim kecolongan terhadap pengangkatan lima orang Pelaksana Tugas (Plt) Organisasi Perangkat Daerah (OPD),karena kelima Plt itu diduga adalah orang titipan dari seorang anggota tim sukses berinisial HDS yang disebut sebut orang dekatnya Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy.

Menurut Uday, 5 OPD yang di-Plt-kan itu antara lain, Kepala BKD, Biro Umum, Biro Bina Infrastruktur dan SDA, Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan, dan Biro Pemerintahan. (*).

(Lee/Red)

Related posts:

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY