Korupsi 1,9 Miliar, Direktur RSUD Banten Resmi Di Tahan Dirutan

Korupsi 1,9 Miliar, Direktur RSUD Banten Resmi Di Tahan Dirutan

39 views
0
BERBAGI

Banten, [respekNews.com – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang resmi menahan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten, drg Dwi Hesti Hendarti dalam kasus korupsi dana jasa pelayanan (Jaspel) RSUD Banten tahun 2016 senilai Rp1,9 miliar.

Sebelumnya Direktur RSUD Banten menjalani pemeriksaan selama kurang lebih tiga jam. Dwi datang ke Kantor Kejari Serang sekira pukul 13.58 WIB dan meninggalkan kantor Kejari Serang pukul 17.08 WIB. Direktur RSUD Banten langsung digelandang ke kendaraan tahanan Kejari Serang menuju Rumah Tahanan (Rutan) Klas II B Serang.

Pantauan di lokasi, Direktur yang mengenakan blazer biru keluar dengan mata berkaca-kaca. Ia tak kuasa menahan tangis dan tampak dipapah oleh kerabat dan penasihat hukumnya memasuki kendaraan kejaksaan.

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Serang, Eka Nugraha menyatakan dua alasan penahanan Direktur RSUD Banten. Alasan objektif karena penyidik Kejari Serang menganggap tersangka memenuhi Pasal 23 KUHP dan UU 31 Tipikor tahun 2001. Tersangka juga sudah memenuhi syarat penyidikan dan ancaman hukuman selama lima tahun.

Sementara alasan subjektif penyidik karena tersangka dikhawatirkan melarikan diri dan menghilangkan alat bukti dalam kasus ini. “Oleh karena itu pertimbangan penyidik untuk menahan yang bersangkutan selama 20 hari ke depan,” ujar Eka.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasie) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Serang, Agustinus Olav Mangontan mengatakan pemeriksaan pertama ini penyidik mendalami penyaluran dana jasa pelayanan dan peran Direktur sebagai penanggung jawab kegiatan.

“Kita menemukan dana jaspel tidak dikelola dengan baik sehingga menimbulkan kerugian negara,” kata Olav.

Penasihat Hukum tersangka, Asep Abdullah mengaku kaget dengan penahanan kliennya pada pemeriksaan pertama ini. Pihaknya masih yakin bahwa langkah Direktur RSUD Banten dalam penggunaan anggaran sudah sesuai dengan ketentuan.

Mulai dari Peraturan Gubernur (Pergub) Banten Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Banten dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 21 Tahun 2016. “Itu sudah sesuai dengan aturan yang ada,” kata Asep. (Jb/Red)

Related posts:

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY