Mendekati Perombakan Birokrasi Akhir Tahun, Pejabat Eselon Resah Pasca Kritikan Uday Suhada,...

Mendekati Perombakan Birokrasi Akhir Tahun, Pejabat Eselon Resah Pasca Kritikan Uday Suhada, Nancep Di Gubernur

473 views
0
BERBAGI

Banten, [respekNews] – Pasca Kritikan Uday Suhada terhadap Wahidin Halim Gubernur Banten, soal WH Gegabah angkat 5 Plt yang diduga titipan HDS orang kepercayaan Wakil Gubernur Banten.

Berita itu Sempat viral dimedia sosial beberapa hari lalu , ada beberpa pejabat eselon mulai resah adanya dugaan pihak luar atau orang kepercayaan Wakil Gubernur terkait HDS kembali turut campur soal pemerintahan dilingkungan pemprov banten,’ pasalnya tinggal beberapa bulan lagi akan ada pergantian birokrasi semua pejabat eselon 4, 3, 2, Kasie, Kabid, Kabiro, kaban, Kadis, dan beberapa direktur perusaan milik BUMD provinsi Banten pun akan di ganti. “informasinya.

 

“Saya pasrah aja kang mau diganti mau ga, saya pasrah aja, masalahnya akibat pemberitaan pak Uday suhada yang viral di Media online sangat mengejutkan semua pegawai pemprov banten terutama para pejabat eselon, “kasihan mereka yang sudah mengabdi dengan kerjaan yang sesuai bidangnya kalau tergantikan jadi repot lagi.

“Sebetulnya kami bertrimakasih adanya informasi itu, akan tetapi kawan kawan eselon yang benar benar bekerja mengabdikan dirinya pada pemerintahan provinsi banten saat ini jadi kepikiran bahkan perang batin. apakah kami ikut ke geser dengan adanya orang pihak ke tiga itu saat akan adanya perombakan birokrasi nanti ¬†yang katanya besar besaran. “demi tuhan kang, saya pribadi semenjak golongan dan karir saya naik, tidak pernah minta minta jabatan apalagi suap menyuap soal penempatan atau jabatan, yang penting kita kerja dengan ikhlas diridhoi Allah swt,’ ucap Kepala Bidang disalah satu kantor pemerintahan provinsi banten yang enggan disebutkan namanya saat disambangi [respekNews] jumat (11/8/2017).

“Uday suhada dalam rilisnya, dirinya mengeritiki hanya sekedar mewanti wanti pak Wahidin Halim selaku Gubernur Banten. bahwa di lingkungan ASN Banten, saat ini sudah mulai pesimis soal adanya perubahan dan perbaikan birokrasi yang signifikan.

Terkait penunjukan Plt di 5 OPD, Saya melihat bahwa penggantian kepala OPD itu menggunakan tradisi jaman Ratu Atut. Jika ini tidak diperhatikan, saya yakin saat Wahidin Halim lakukan perombakan para kepala OPD kedepan, tidak akan menghasilkan tim yang mampu meringankan tugasnya sebagai Gubernur, Malah bisa jadi berbalik, bisa menjadi virus yang merusak sistem pemerintahan yang dijanjikan Wahidin Halim akan bersih dari KKN dan menjadi pelayan rakyat yg baik untuk masyarakat Banten,’ ungkap Uday Suhada Selaku Direktur Lembaga ALIPP.

Ini lah siaran pers yang diterima [respekNews] waktu lalu :

Gub WH Gegabah
Penugasan Plt 5 SKPD, dibawah kendali Mister HDS

5 SKPD yg di-Plt-kan (Kepala BKD, Biro Umum, Biro Bina Infrastruktur dan SDA, Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan, Biro Pemerintahan) sudah ditugaskan oleh gub WH. Mekanisme yg ditempuh memang prosedural, namun mengabaikan aspek kompetensi dan track recordnya. Menurut sy, WH gegabah dalam hal ini.
Sebab dibelakangbya ada aktor intelektulnya, berinisial HDS. HDS punya ruang kerja di samping ruang kerja Wagub. Ruangan itu disinyalir digunakan utk kumpul2 bargaining jabatan dan permintaan berbagai fasilitas dg mengatasnamakan Wagub. Semua Plt tersebut dipanggil dan dikendalikan HDS.

Plt Kabiro RTP adalah keponakan HDS.
Mobil dinas dan biaya pemeliharaan, bensin pun dimintanya dlm kemasan “Mobil untuk Rangkaian Wagub”.

Harus diingat, bahwa penunjukan pejabat itu dilakukan dg tujuan utk membantu memudahkan pekerjaan gub dan wagub.
WH harus sadar bahwa di lingkungan ASN Banten, saat ini sudah mulai pesimis soal adanya perubahan dan perbaikan birokrasi yg signifikan.
Perlu diingat bahwa yg merekayasa Dana Hibah 2011 terhadap 10 lembaga penerima milyaran rupiah dari Rp.340M yg bermasalah dulu diantaranya HDS bersama Zaenal Mutaqien.
Ada 4 orang ASN yg melekat dg HDS ada 4 (N, Z, S, dan A). Mereka berempat adalah operator HDS.
Sy melihat bahwa penggantian kepala SKPD itu menggunakan tradisi jaman Atut. Jika ini tidak diperhatikan, sy yakin saat WH lakukan perombakan para kepala SKPD kedepan, tdk akan menghasilkan tim yg mampu meringankan tugasnya sbg gubernur. Malah bisa jadi berbalik, bisa menjadi virus yg merusak sistem pemerintahan yg dijanjikan WH akan bersih dari KKN dan menjadi pelayan rakyat yg baik.

Pandeglang, 6 Agustus 2017
Uday Suhada,
Direktur eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik-ALIPP.

. (Lee/Red)

Related posts:

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY