Ombudsman RI : Pemkab Serang Peringkat Pertama, Terkait Buruknya Pelayanan Publik

Ombudsman RI : Pemkab Serang Peringkat Pertama, Terkait Buruknya Pelayanan Publik

108 views
0
BERBAGI

Banten, (RN) – Terkait Pelayanan publik terburuk dalam satu tahun sepanjang Januari hingga Desember 2017 Jatuh pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang yang menempati urutan pertama sebagai lembaga pemerintah daerah yang paling banyak dilaporkan warga ke Ombudsman RI Perwakilan Banten. Laporan tersebut terkait buruknya layanan publik oleh pemerintah setempat.

Dari data Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Banten Pemkab Serang mengumpulkan 100 laporan warga terhitung dari 1 Januari 2017 sampai 20 Desember 2017. Posisi berikutnya ditempati Kota Tangerang Selatan sebanyak 38 laporan, Kota Serang sebanyak 31 laporan dan Kabupaten Tangerang sebanyak 21 laporan.

Jumlah laporan masuk selama 2017 sebanyak 220. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2016 yang hanya 196.

Dari substansi laporan paling menonjol antara lain terkait pelayanan administrasi kependudukan dengan jumlah 64 kasus, infrastruktur sebanyak 46 kasus, pendidikan sebanyak 32 kasus, dan pertanahan 24 kasus laporan.

Pada tingkat pemerintah kabupaten/kota, instansi yang paling dilaporkan terdiri dari Dinas PU, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, BPKAD, dan Puskesmas. Pada tingkat kelurahan/desa yaitu Sekolah Negeri. Sementara instansi tingkat Pemerintah Provinsi Banten yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Kepala Ombusman RI Perwakilan Banten, Bambang Purwanto Sumo mengatakan, dari jumlah keseluruhan laporan sepanjang tahun 2017, 83 persen diantaranya sudah diselesaikan.

“Baik melalui konsoliasi dan mediasi antara pelapor dan terlapor, kasus aduannya ditindaklanjuti. Ada juga diselesaikan melalui klarifikasi ke instansi terlapor, dan instansi tersebut menindaklanjutinya,” ujarnya Rabu (27/12/2017).

Selain itu, laporan juga ada yang diselesaikan melalui Quick Response atau menyampaikan aduan melalui sambungan telepon kepada kepala instansi yang dituju. “Key persons di OPD yang langsung direspons untuk diselesaikan. Atau juga tim mendatangi langsung OPD bersama terlapor melalui pendampingan untuk penyelesaian kasusnya,” katanya.

Menurutnya, peningkatan jumlah laporan terhadap pelayanan publik menjadi tanda bahwa kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melapor makin baik. “Juga pengetahuan masyarakat tentang Ombudsman semakin meningkat,” katanya. (mnl/Red)

Related posts:

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY