Ucapan Calo SKTM Di Rilis Diskominfo, Ketua APDESI Banten : Bahasa Gubernur...

Ucapan Calo SKTM Di Rilis Diskominfo, Ketua APDESI Banten : Bahasa Gubernur Banten Terlalu Naif & Extrime

97 views
0
BERBAGI

BANTEN – Terkait beredarnya rilis yang dikeluarkan Dinas Komunikasi informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten yang dimuat puluhan media online lokal Banten, terus memanas.

Selain membuat kegaduhan yang simpang siur soal benar tidaknya dukungan Kemenkes tantang berobat gratis modal KTP. “kini muncul soal ucapan Gubernur banten pada rilis Diskominfo Banten tentang menyinggung Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). “Tidak perlu SKTM. Kalau pakai SKTM nantinya banyak Calo lagi,” Selorohnya. Gubernur.,” dikutip dari rilis Diskominfo Banten.

Warganet bernama akun Ucu Nur Arief Jauhar pada jejaring sosialnya, ia mengeritik keras bahwa ucapan Gubernur itu sudah menyinggung para kepala desa soal pembuatan SKTM dijadikan calo SKTM didesa/kelurahan.

Istimewa

“Kalau pakai SKTM nantinya banyak calo lagi” seloroh Gubernur Banten Wahidin Halim. <- dikutip dari berbagai media.

Jadi Pergub Banten yang ditandatangani oleh Atut Chosiyah tahun 2013 soal berobat pake SKTM itu dipandang hanya menumbuhkan bisnis calo SKTM.

Coba atuh nyang jadi Kepala Desa dan Lurah, bener enggak nih ada yang calo-calo SKTM. Busyet deh, masa sih orang sakit aja diperjual-belikan.

Kalo dibuat pencitraan sih, mungkin enggak apa-apa.,” Ujar Ucu. Jumat (27/4/2018). Diunggah pada pukul 23.20wib. pada akun media sosialnya.

Istimewa

Jaro Hidir selaku Mantan Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh indonesia (APDESI) Provinsi Banten, yang saat ini menjabat selaku Bendahara di DPP Apdesi, ia menyesalkan perkataan gubernur banten Wahidin Halim yang ditulis pada rilis Diskominfo Banten. Kekesalannya ia tuangkan pada komentar status pada akun warganet Ucu Nurarif Jauhar.

“Bahasa calo SKTM. itu terlalu na,if dan extrim.
Bahkan tidak faham kondisi ril masyrkt desa, boro boro lagi sakit ngasih duit ke staf desa, yang sdh jelas punya kekayaan aja ga mw bayar PBB nya, mw nya ditombokin sama kades. Bahkan beli tanah juga ga mau bayar pajaknya. Pokok nya itu opini yg tak mendasar. Maaf saya bukan bela kepala desa (Kades), tapi fakta kebenaran yang perlu di fahami oleh publik,” ungkap Hidir komentar kekesalannya.

Selain itu, Arie Cahyadi selaku Aktivis Serang Selatan pada respeknews, ia sangat menyesalkan adanya rilis yang muncul dari Diskominfo Banten itu, seharusnya rilis berita itu memberikan kenyamanan pada buplik, lah ini malah membuat gaduh,” katanya. Sabtu (28/4/2018).

Ia pun minta pejabat Diskominfo (Komari-red) segera diganti,” pasalnya bukannya bisa memilah milah bahan rilisan untuk memberikan berita pencitraan pemprov banten, ini malah seolah menyudutkan Gubernur banten.

Padahal Anggaran pemberitaan yang digelontorkan oleh APBD murni tahun 2018 sebesar 10 miliar. Cukup untuk pencitraan pemprov banten.,” tambah Arie. (Mn/Red)

Related posts:

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY