Uday Suhada : BANTEN Rawan Korupsi, Sang Jawara Banyak Intervensi

Uday Suhada : BANTEN Rawan Korupsi, Sang Jawara Banyak Intervensi

47 views
0
BERBAGI

Banten, (RN) – Politik dinasti itu berbahaya terhadap proses demokratisasi. Sebab pada umumnya berkecenderungan mengarah kepada perilaku koruptif.

Contoh riil terjadi di Banten. Sejak berdirinya sebagai provinsi tahun 2000, pengaruh (alm) Chasan Sochib sebagai pengusaha sangat kuat. Sehingga pada pemilihan gubernur pertama ia mengantarkan anaknya Atut Chosiyah mendampingi Gubernur Djoko Munandar.

Banyak kebijakan Djoko saat itu diintervensi oleh kekuatan Chasan Sochib, terutama menyangkut kebijakan pengelolaan proyek-proyek APBD.

Hingga akhirnya Djoko harus berurusan dengan aparat penegak hukum, atas kasus Dana Perumahan DPRD yang saya laporkan tahun 2003 ke KPK dan Kejaksaan,” tutur Uday Suhada.

Sejak jadi Plt.Gubernur menggantikan Djoko, Atut melenggang menjadi gubernur definitif. Kekuasaan di berbagai wilayah mulai dikuasainya melalui anggota keluarganya. Mulai dari Airin adik iparnya sbg walikota Tangsel; Jaman wakil Walikota dan kemudian menjadi Walikota 2 periode di Kota Tangerang; Kemudian Iye Haeriyah (Ibu tiri Atut) menjadi Wakil bupati Pandeglang; Tatu Chasanah adik Atut menjadi wakil Bupati memudian menjadi Bupati Serang. Andika Hazrumi dan Andiara anak Atut menjadi Anggota DPD RI, kini Andika menjadi Wakil gubernur Banten.

Hihmat Tomet suaminya saat itu menjadi anggota DPR RI. Tanto Arban menantu Atut (suami Andiara Tomet) kini menjadi Wabup Pandeglang. Ade Rossi menantunya (istri Andika) menjadi Wakil Ketua DPRD Banten.
Hanya Kab Tangerang, Kota Tangerang dan Kab Lebak saja yg belum pernah dikuasai oleh Dinasti Atut.

Kekuasaan yang begitu besar ini merambah kepada penguasaan DPRD Banten, bahkan aparat penegak hukum di Banten.
Seluruh pengelolaan APBD dikendalikan oleh adiknya, Chaeri Wardhana (Wawan yg kini mendekam di penjara Sukamiskin Bandung).

Kalangan Ulama dan Jawara pada umumnya juga menjadi bagian kekuatan yg dirangkulnya. Praktis kalangan masyarakat sipil, akademisi kala itu nyaris tak terdengar suaranya untuk mengontrol kebijakan pemerintah.

Sehingga saat saya melaporkan kasus korupsi Dana Hibah sebesar Rp. 340 Milyar ke KPK tahun 2011, intimidasi begitu gencar dilakukan. Bahkan kalimat yang hingga kini masih melekat dalam benak saya “Hanya orang gila yang mimpi bisa gulingkan Ibu”. Tapi kemudian Allah menunjukkan kebenaran itu. Tujuan saya bukan menggulingkan sebuah kekuasaan, tapi menerangi pemimpin yg dzalim dan merampok APBD, siapapun orangnya.

Kecenderungan berperilaku koruptif itu nampaknya terbukti pada Desember 2013. Kasus suap pilkada Lebak dari Atut & Wawan kepada Akil Mochtar kemudian menjadi pembuka berbagai kasus korupsi di Banten. Mulai dari kasus korupsi Alkes, Gratifikasi mobil mewah dari Wawan kepada Anggota Banggar di DPRD Banten yang dikenal dengan Tim Samurai, pemerasan terhadap sejumlah kepala dinas oleh Atut dengan alasan untuk biaya operasional anggota DPD RI (saat itu Andika Hazrumy), kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dll, yg saat ini masih belum tuntas di KPK.
Jadi bagaimanapun politik dinasti itu sangat berbahaya,” tutupnya. (mnl/Red)

Penulis : Uday Suhada

Editor : Mang Najib Lee

Jumat (12/1/2018)

Related posts:

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY