WH Minta PNS Provinsi Banten Tak gunakan Ijazah Dari Kampus Abal-abal

WH Minta PNS Provinsi Banten Tak gunakan Ijazah Dari Kampus Abal-abal

20 views
0
BERBAGI

Banten, RESPEKNEWS.COM – Gubernur Wahidin Halim (WH) meminta kepada asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (BPPTSI) untuk selektif mengawasi perguruan tinggi yang abal-abal.

“Saya lihat banyak kampus di Jakarta buka perkuliahan di daerah lain dengan menyewa ruko. Dengan bayar 15 juta sudah bisa dapat ijazah, pasalnya kami cek banyak dugaan para PNS menggunakan ijazah abal-abal. “PNS jangan sampe ikut-ikutan karena yang diakui, adalah kampus yang terdaftar di Kementrian,” tegas WH saat acara pelantikan Pengurus BPPTSI Banten 2018-2022, Rabu (21/3/2018) kemarin.

Selain itu, WH juga berharap kedepannya penyelenggara perguruan tinggi dapat menyesuaikan dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga tercipta lulusan yang tepat dengan lowongan yang dibutuhkan dan berdaya saing.

“Jangan mahasiswanya aja diterima sebanyak-banyaknya, tapi tenaga dosen dan sarana prasarana harus diperhatikan, di Banten ada sekitar 140 lebih perguruan tinggi dengan jumlah penduduk yang mencapai 12 juta orang. Namun diakuinya masih adanya putus sekolah dan terjadi disparitas antara Tangerang Raya dengan Banten bagian selatan,“ Tahun ini sudah menjadi prioritas kita bagaimana peran pemerintah membangun pendidikan di Banten,” imbuhnya.

Ketua BPPTSI Banten Mulya Rahmatullah mengatakan, kehadiran Gubernur Wahidin Halim menunjukan komitmen kepedulian di bidang pendidikan untuk bagaimana melahirkam SDM yang berkualitas. (Red)

“Asosiasi ini sangat strategis sikapi fenomena kebijakan persoalan di lingkungan perguruan tinggi, oleh karenya kami memiliki peran dalam organisasi,” ucap Mulya.

Dijelaskan dia, peran BPPTSI menjadi payung bagi anggotanya yang menyelenggarakan pendidikan perguruan tinggi, memperat tali silaturahim dan memecahkan persoalan yang rumit, mengembangkan potensi anggota dan menciptakan sinergitas sesama anggota, pemerintah dan stakeholder lainnya.

Ditambahkan Ketua Asosiasi BPPTSI Pusat Prof Dr Thomas, bahwa asosiasi ini lahir ketika semua yayasan badan penyelenggaraan pendidikan akan dibubarkan dan diserahkan ke badan hukum pendidikan.

“Saat itu saya rektor admajaya diberikan tugas pimpin asosiasi ini, jika dibubarkan berarti bangsa ini tidak hargai karya pendidikan,” tuturnya.

Setelah melalui proses panjang dia bersyukur undang-undang No 16 dicabut dan yayasan kembali diperbolehkan. (Red)

Related posts:

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY