Biaya Makan Minum Sekda 3,2 Miliar, JB Minta Putrinya Tidak Mencalonkan Lagi...

Biaya Makan Minum Sekda 3,2 Miliar, JB Minta Putrinya Tidak Mencalonkan Lagi DiPilkada 2018

72 views
0
BERBAGI

Kab. Lebak, (RN) – H Mulyadi Jayabaya (JB) selaku mantan Bupati Lebak 2 priode membongkar dugaan mark up anggaran dalam uji publik Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2018 yang dihadiri oleh sejumlah ulama, Kiyai dan tokoh masyarakat di gedung DPRD Lebak, Senin (30/10/2017) kemarin.

Jayabaya juga sempat menyindir empat nama pejabat yang selama ini sebagai dalang dalam pengajuan RAPBD yang dinilai tidak memihak kepada kepentingan rakyat. Mereka adalah , Sekda,Assda II,Kepala Bappeda dan Kepala DPKAD.

Jaya Baya mencontohkan, dalam RAPBD 2018 yang dinilai sangat tidak logis adalah, biaya perawatan dispenser di Setda Lebak mencapai Rp 7 juta per tahun, perawatan AC hingga Rp 100 juta pertahun,perawatan komputer ratusan juta pertahun, dan perawatan meja dan kursi puluhan juta

Termasuk biaya perawatan kendaraan yang mencapai Rp 2,1 miliar pertahun,yaitu untuk perawatan mobil sebanyak 50 unit dan sepeda motor 89 unit. ”Sekarang mana komputer yang dirawat ? Logis nggak perawatan dispenser Rp 7 juta pertahun, perawatan AC Rp 100 juta pertahun. Lebih baik beli baru,” ucap Jaya Baya dihadapan publik.

Selain itu, Jayabaya juga menyoroti biaya makan minum Sekda dari Rp 1,5 miliar menjadi Rp 3,2 miliar. Padahal di era kepemimpinnnya, JB mengaku biaya makan dan minum Sekda hanya Rp 600 juta pertahun.”Ini sangat tidak logis, biaya makan dan minum Sekda mencapai Rp 3,2 miliar per tahun,” tegasnya.

Banyaknya anggaran yang tidak logis dalam RAPBD 2018 yang diusulkan oleh empat orang pejabat tersebut, JayaBaya menyarankan kepada putrinya Hj Iti Octavia Jayabaya selaku Bupati Lebak dan wakil Bupati Lebak, H Ade Sumardi untuk tidak mencalonkan diri kembali menjadi kepala daerah tahun 2018 mendatang.

”Neng, Ade, jika tidak bisa memecat Sekda, Assda II, Kepala Bappeda dan kepala DPKAD,lebih baik tidak usah mencalonkan diri kembali,” ujar Jayabaya di hadapan Bupati dan Wakil Bupati.

Sementara Sekda Lebak H Dede Jaelani didampingi oleh kepala DPKAD Lebak Hj Rina Dewiyanti yang dikonfirmasi mengatakan, penyewaan rumah untuk Sekda itu sudah diatur oleh Permendagri Nomor 16 tahun 2006 pasal 10 tentang penyediaan sarana dan prasarana bagi ASN. ”Malah pegawai kita eselon II, III dan IV itu ada aturannya untuk penyediaan rumah dinas,” tegas Rina.

Sekda menambahkan, jika mengacu kepada penilaian dari tim Appraisal, penyewaan rumah dinas untuk Sekda sebesar  Rp 72 juta pertahun sudah terbilang murah.” Ini sudah murah, kalau mengacu kepada penilaian appraisal itu lebih dari Rp 72 juta,” terangnya.

Dikutip laman Indopos. Sekda mengapresiasi masukan dan kritikan dari Jaya baya selaku ayah dari bupati Lebak untuk dilakukan koreksi. ”Kami sangat berterima kasih terhadap kritikan dari semua pihak. Jika anggaran itu tidak ada aturannya, nanti akan terdelete sendiri saat dibawa ke Provinsi. Namun, sepanjang ada aturan kami akan melanjutkan untuk sewa rumah,” tegas Sekda.(job/Red)

Related posts:

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY