Gaji Pegawai ASN Pandeglang Capai 1,1 Triliun, Sudah Bisa Dicairkan

Gaji Pegawai ASN Pandeglang Capai 1,1 Triliun, Sudah Bisa Dicairkan

155 views
0
BERBAGI
Istimewa

Kab. Pandeglang, (RN)  – Pegawai di lingkungan Pemerintahan kabupaten Pandeglang kini gajinya sudah cair,  gaji keseluruhan ASN mencapai Rp. 1,1 triliun. Kini telah dibayarkan gaji mereka yang sebelumnya sempat mengalami ketidakjelasan. Gaji ASN sudah ada yang dibayarkan, terhitung sejak kemarin.  “Gaji tersebut baru beberapa instansi saja, belum secara keseluruhan,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang Ramadani, kemarin

Ramadani menjelaskan, instansi yang sudah bisa mencairkan gaji pegawainya adalah Kecamatan Sumur, Majasari, dan Sekrertariat DPRD. “Sudah beberapa yang bisa mencairkan gaji, DPA (dokumen pelaksanaan anggaran)-nya. Jadi, dari 68 instansi, baru 32 yang sudah menyerahkan, dan dari 32 itu, baru Kecamatan Sumur, Majasari, sama Setwan (Sekretariat DPRD-red) yang gaji pegawainya sudah dibayarkan. Jadi enggak akan kita kasih SPD (surat penyediaan dana) kalau DPA nya belum selesai. Tetapi, Senin (22/1) kayanya gaji semua pegawai bisa dibayarkan,” katanya.

Ramadani menyarankan kepada semua instansi agar segera menyerahkan DPA, agar gaji pegawai bisa segera dibayarkan. “Jadi nanti anggaran kas itu kita menetapkan SPD, setelah itu kita akan ajukan untuk SPM, kalau anggaran kasnya belum selesai bagaimana kita menyerahkan. Jadi, bagi yang belum sebaiknya segera diselesaikan, agar para pegawai bisa segera mendapatkan gaji mereka,” katanya.

(Ramadani) Foto Istimewa

Ditanya total anggaran yang dikeluarkan untuk menggaji pegawai, Ramadani mengatakan, anggaran yang dialokasikan untuk belanja 11.299 pegawai sebesar Rp1,1 triliun. “Anggaran belanja pegawai kita enggak boleh lebih dari 50 persen dari total APBD kita. Untuk 2018, belanja pegawai kita hanya 47 persen dari total ABPD atau sebesar Rp1,1 triliun,” katanya.

Ramadani menerangkan, keterlambatan pembayaran gaji para pegawai itu disebabkan oleh beberapa hal, seperti lambat menyerahkan DPA dan keterlambatan pengesahan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2018, karena menunggu Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten. “Kan APBD kita telat di sahkan, yaitu di tanggal 9 Januari 2018, karena ada keterlambatan penyerahan SK Gubernur Banten, karena kita baru menerima hasil evaluasi dari Gubernur 5 Januari 2018 kemarin,” katanya.

Dikutip dari Radar Banten, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Pandeglang Andhy Mukit menyarankan agar Pemkab membuat aturan untuk mengatasi keterlambatan pembayaran gaji ASN tersebut. “Keterlambatan pembayaran gaji sebetulnya selalu terjadi setiap tahun. Seharusnya, pemerintah segera mencari cara atau solusi agar pembayaran gaji pegawai tidak terlambat. Karena keterlambatan itu bisa mengganggu kinerja para pegawai. Apabila kinerja pegawai sudah terganggu, tentunya akan berdampak terhadap roda pemerintahan,” katanya. (Red)

Related posts:

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY