Korupsi 11,9 Miliar, Kasubag Keuangan Dindik Pandeglang Menangis Di Vonis 6 Tahun...

Korupsi 11,9 Miliar, Kasubag Keuangan Dindik Pandeglang Menangis Di Vonis 6 Tahun Penjara

27 views
0
BERBAGI

Kota Serang, (RN) –  Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pandeglang Tata Sopandi tak mampu menahan tangis setelah menjalani sidang vonis korupsi dana tunjangan daerah (tunda) tahun 2012-2014 untuk guru dan pegawai di lingkungan Dindikbud Kabupaten Pandeglang senilai Rp11,980 miliar.

Majelis Hakim yang diketuai M Ramdes menjatuhi pidana penjara selama 6 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan badan. Tata juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp1.883.419.270,74. Jika tidak membayar, harta benda Tata disita oleh negara.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tata Sopandi dengan pidana penjara selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan,” ujar M Ramdes di Pengadilan Tipikor Serang, Kamis (12/10/2017).

Vonis terhadap Tata lebih ringan 6 tahun dari tuntutan JPU Kejari Pandeglang. Dalam pertimbangan tuntutannya, perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang berupaya memberantas tindak pidana korupsi sebagai hal yang memberatkan.

Hal-hal yang meringankan terdakwa tidak menerima keuntungan dari kerugian negara, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga, terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit persidangan.

Perbuatan terdakwa dinilai telah terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI Nomor 31 tahun 1999 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo  Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Tata dinilai telah melakukan tindak pidana korupsi bersama empat pejabat lain di Dindikbud Kabupaten Pandeglang. Keempatnya yakni, Kepala Dindikbud Kabupaten Pandeglang tahun 2012-2013 Abdul Azis, Sekretaris Dindikbud Kabupaten Pandeglang tahun 2012-2013 Nurhasan, Bendahara Pembantu pada Dindikbud Kabupaten Pandeglang tahun 2012-2013 Rika Yusliwati, dan Bendahara pada Dindikbud Kabupaten Pandeglang tahun 2012-2014 Rosbandi.

Terdakwa didakwa telah bersama-sama menggelembungkan jumlah guru atau pegawai di lingkungan Dindikbud Kabupaten Pandeglang. Tindakan ini dilakukan ketika pengajuan danatunda kepada Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Pandeglang mulai tahun 2012 sampai 2014.

Saat menjabat bendahara periode 2011-2012, terdakwa tidak pernah membuat sendiri pengajuan dana untuk pembayaran gaji dan tambahan penghasilan atau tunjangan ASN. Terdakwa menerima dan menandatangani dokumen-dokumen yang disediakan tenaga honorer bernama Ila Nuriawati tanpa mengecek kebenarannya.

Permintaan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN tersebut berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang dibuat oleh Ila Nuriwati. Pada tahun 2012, penarikan tunai dana tunda dari rekening Dindikbud Kabupaten Pandeglang dilakukan oleh Ila Nuriawati. Penarikan dana tunda senilai Rp22,7 miliar itu berdasarkan cek tunai yang sudah ditandatangani oleh Tata Sopandi dan Abdul Azis.

Nilai dana tunda ini berdasarkan jumlah guru dan pegawai di lingkungan Dindikbud Kabupaten Pandeglang yang diajukan. Pembayaran tunda kemudian dilakukan di kantor Dindikbud Kabupaten Pandeglang sesuai daftar penerima. Daftar itu dibuat oleh juru bayar yang dibantu Ila Nuriawati.

Selama tahun 2012, rata-rata jumlah guru dan pegawai yang diajukan tiap bulan ada 11.800 lebih. Padahal, data ril guru dan pegawai penerima tunda tiap bulan rata-rata 9.000 lebih. Ada selisih jumlah guru dan pegawai di lingkungan Dindikbud Kabupaten Pandeglang dalam satu tahun 27.228 orang. Selisih dana pembayaran tunda tahun 2012-2014 itu, oleh Ila Nuriawati dibagikan kepada petinggi di Dindikbud Kabupaten Pandeglang. Antara lain, Abdul Aziz, Undang Suhendar, Margono dan Dadan Tafif.

Selisih dana tunda itu juga digunakan untuk membayar 12 tenaga honorer, seorang tenaga kebersihan, tiga petugas piket malam, empat petugas jaringan ICT, seorang petugas penerima tamu Dindikbud Kabupaten Pandeglang, seorang petugas kebersihan khusus di ruang Sub Bagian Keuangan dan ruang Kepala Dindikbud Kabupaten Pandeglang, serta biaya perjalanan ke Bali dan Jogyakarta untuk 40 orang.

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama tersebut, menyebabkan kerugian negara atau perekonomian negara yaitu sebesar Rp11.980.369.250.

Menanggapi vonis tersebut Tata memgaku pikir-pikir begitu juga dengan JPU yang memutuskan pikir-pikit. Kuasa hukum Tata, Hadian Surachmat menyatakan majelia hakim sudah profesional. (Job/Red)

Related posts:

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY