Sengketa Lahan KEK Memanas, Diduga Diserobot PT. BWJ

Sengketa Lahan KEK Memanas, Diduga Diserobot PT. BWJ

52 views
0
BERBAGI

Kab. Pandeglang, (RN)  – Penyelesaian sengketa lahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung yang diduga diserobot oleh PT. Banten West Java (BWJ) selaku pengembang semakin memanas. Hal ini menyusul agenda untuk penunjukkan lokasi yang diagendakan urung terlaksana.

Pihak BWJ bersikukuh menolak agenda tersebut, lantaran ketidakhadiran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pandeglang. Ratusan warga, yang terdiri atas ahli waris yang mengklaim sebagai pihak yang memiliki hak atas 462 hektar tanah di KEK Tanjung Lesung, justru ngotot agar agenda yang telah disepakati tetap dilakukan.

Terlebih mereka juga telah menyiapkan semua data yang diamanatkan oleh Pemda sebagai fasilitator. Sementara, pihak BWJ tidak juga menunjukan data kepemilikan. Sehingga warga beralasan pengukuran lahan seharusnya tetap bisa dilaksanakan.

Adu argumen pun tidak mampu diredam meski dialog berlangsung di tengah rintik hujan. Warga sempat dibuat emosi atas sikap BWJ yang dinilai tidak kooperatif dan mengingkari perjanjian. Sehingga warga ngotot untuk melakukan pematokan lahan.

Namun akhirnya kegaduhan bisa dilerai, saat Pemda dan polisi mencoba memediasi kedua belah pihak. Kemudian akhirnya disimpulkan bahwa pengukuran harus dilakukan bersama BPN.

Direktur Operasional BWJ, Kuntowijoyo menegaskan, pihaknya tidak bisa membuka data lantaran bidang tanah yang diklaim oleh warga dianggap tidak jelas.

“Kami hargai kalau mereka merasa mempunyai lahan ini. Tetapi salurannya kan sudah ada (pengadilan, red). Itu yang paling tepat, tidak ada jalan lain. Soal data, kami bingung karena kami tidak tahu mana yang diklaim. Ini negara hukum,” bantah Kuntowijo, Sabtu (20/1/2018).

Kunto pun bersikukuh bahwa BWJ hanya akan membuka data di pengadilan. Maka dari itu, pihaknya menyarankan agar para pemilik lahan melayangkan gugatan ke meja hijau.

“Mediasi yang paling bagus adalah mediasi di pengadilan. Karena dengan keputusan pengadilan semua jadi jelas. BWJ akan tetap membuka data hanya di pengadilan,” katanya.

Disisi lain, Ketua KSU Bina Nusantara, Uneh Junaedi selaku kuasa dari para pemilik lahan juga tetap memegang teguh pendirian bahwa pihaknya tidak perlu melayangkan gugatan karena tidak merasa bersengketa dengan siapa pun.

“Kami tidak ada tawar menawar, karena ini adalah lahan kami, apapun persoalannya akan kami rebut kembali. Silakan kalau BWJ mendesak ke pengadilan, tetapi kami memegang teguh pendirian bahwa ini bukan lahan sengketa, jadi tidak perlu mengajukan ke pengadilan,” tegasnya.

Di samping itu, Uneh menyayangkan sikap BWJ yang tidak menepati hasil kesepakatan untuk membawa data. Selain itu, posisi pemerintah pun dipertanyakan lantaran tidak turut menghadirkan BPN.

“Ini yang jadi janggal, padahal sudah sepakat bahwa hari ini akan menampilkan data masing-masing di lokasi, nyatanya BWJ selembar data pun tidak ditunjukkan. Pemerintah ini sebenarnya seperti apa? Karena mengundang BPN ternyata tidak hadir,” pungkasnya.

Namun demikian, Uneh mengaku akan mengajukan permohonan ke BPN untuk melakukan pengukuran aset warga yang diklaim BWJ.

“Tetapi kami sepakat bahwa lusa kami ajukan surat resmi ke BPN untuk mengukur lahan yang memang dimiliki warga. Kami akan tetap mengeksekusi lahan ini sesuai kepemilikan warga,” sambungnya.

Dikutip dari BantenNews.co.id, Sementara itu, Camat Panimbang yang mewakili Pemda, Suaedi Kurdiatna menerangkan, perselisihan yang timbul, diakibatkan oleh tidak munculnya Maheno sebagai perwakilan BWJ yang selama ini kerap diutus.

“Selama ini kan yang menjadi juru bicarakan Pak Maheno. Tetapi tadi malah Pak Kunto yang banyak bicara. Jadi jika awalnya sudah dikuasakan ke Maheno, sudah saja dia yang bicara biar satu pintu, biar tidak berbeda di lapangan. Ini tidak akan nyambung,” jelasnya.

Oleh karena itu, persoalan ini akan diupayakan didorong ke jalur hukum agar cepat selesai. Dalam waktu dekat pihaknya akan menyampaikan masalah ini ke pimpinan.

“Dalam waktu dekat saya akan sampaikan ke pimpinan langkah yang akan diambil oleh Pemda. .ekanismenya nanti akan diputuskan pimpinan menyangkut masing-masing pihak yang bersikukuh tidak mau menempuh jalur hukum,” tandas camat.

Setelah keputusan untuk menunggu BPN mengukur lahan disepakati, warga akhirnya membubarkan diri. (Red)

Related posts:

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY