Diskominfo Dituding Sudah Lakukan Pembohongan Publik, Soal Rilis Menkes Restui Berobat Gratis...

Diskominfo Dituding Sudah Lakukan Pembohongan Publik, Soal Rilis Menkes Restui Berobat Gratis Modal KTP

58 views
0
BERBAGI

KAB. SERANG – Terkait beredarnya rilis resmi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten pada media online tentang pertemuan Gubernur Banten Wahidin Halim dengan Mentri Kesehatan Nila F Moeloek di gedung nusantara III DPD RI. Bahwa Mentri Kesehatan merestui program Berobat gratis modal KTP dibantah para lembaga pengiat anti korupsi. Sabtu (28/4/2018). Pasalnya informasi yang diberikan oleh dikominfo tersebut salah, karna mentri kesehatan Nila F Moeloek tidak merestui atau tidak mendukung  adanya berobat Gratis gunakan KTP. sebab, melanggar Undang undang. Dan harus selaras dengan JKN-BPJS. “Kalau bu Mentri mengapresiasi wacana berobat gratis gunakan KTP itu betul,” ungkap Aktivis Serang Selatan, Arie Cahyadi.

Menurut Arie Cahyadi, jika benar Realis dari Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten tidak selaras dengan Sikap Menteri kesehatan dan/atau diyakini informasi itu membingungkan rakyat  Banten, bisa dipastikan Komari selaku Kepala Dinas Kominfo dimaksud dengan meyakinkan lakukan Perbuatan Pidana, karna termasuk rilis Hoax, ” pasalnya Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan
berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik ” bunyi Pasal 28 ayat 1 Undang2 11 tahun 2008 sebagai mana diubah dalam uu 19 tahun 2016 tentang ITE.

Lebih jauh sikap komari juga bisa dikategorikan Pencemaran nama baik, karena dalam kekeliruan ini ada dua jabatan yg di cemarkan berbohong kepada Rakyat Banten yakni Gubernur Banten dan Menteri kesesehatan, pencemaran nama baik keduanya terdapat dalam unsur seorang atau perseorangan dalam jabatanya , dan hal ini bertentangan dgn UU Ite tersebut pasal 27 ayat 3 ” Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Dan atas dua pelanggaran dalam pasal tersebut Komari terancam pidana 6 tahun penjara dan denda 1 milyar rupiah, sesuai bunyi pasal 45 ayat 1 dan 2 UU ITe,” tegas Arie Cahyadi Aktivis Serang Selatan dan juga Mantan Tim Sukses Wahidin Halim Andika Hazrumi.

Ia menambahkan, Atas akibat informasi hoax tersebut, jika benar terbukti unsur yang orang yang atau perseorangan dalam hal ini adalah masyarakat provinsi Banten selaku Konsumen Kesehatan dari program Pengobatan KTP Gratis.

Masyarakat provinsi Banten yang dengan mata sendiri secara langsung membaca info hoax tersebut misalnya yang diberitakan beberapa media online lokal.

Istimewa
Istimewa
Istimewa

Sebagai langkah konkrit, Arie Cahyadi mengajak untuk bersama melaporkan Komari ke Polda Banten Subdit Fismodev dan Cyber crime, sbb jika dibiarkan kinerja pejabat seperti itu akan terus mencoreng kepala daerah Banten (Wahidin Halim-Andika Hazrumi-red). Langkah hukum ini pula akan kami lakukan pendampingan kuasa khusus kepada Pendampinagan Hukum Advokat muda yg lahir dari aktivis Banten yakni sdr. Haerudin Sh, “segera kita konsolidasikan “pungkasnya. (Mg/Red)

Related posts:

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY