Lantik Pengurus Apdesi, Bupati Serang : Jangan Ada Kasus Desa lagi

Kab. Serang, (RN) – Sebagai wadah berhimpunnya pemerintah desa, Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) diharapkan menciptakan visi, misi yang memajukan desa di Kabupaten Serang termasuk mengawal program pemerintah pusat dan daerah sehingga diharapkan dapat membantu percepatan pembangunan di Kabupaten Serang, khususnya dalam memajukan pemerintah desa yang baik dan akuntabel. Hal tersebut disampaikan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah saat melantik Apdesi periode 2017-2022 di Halaman Pendopo, Minggu (08/10/2017).

Istimewa

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menjelaskan, pembangunan di kabupaten serang yang maju akan cepat terwujud apabila terdapat kerjasama yang baik dari berbagai pihak termasuk kerja sama antara pemerintah daerah dengan apdesi kabupaten serang.
“Dengan adanya beberapa kasus atas pengelolaan keuangan desa yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum, menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah dan Apdesi kedepan agar kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dapat bekerja dengan baik sesuai dengan aturan,” ungkapnya.

Tatu menilai, masyarakat saat ini sudah cerdas dan faham atas pengelolaan keuangan desa, masyarakat dapat mengawasi kinerja kepala desa dalam memimpin pemerintahan desa. jangan anti untuk dikritisi oleh masyarakat, karena hal tersebut menjadikan sebagai masukan dan bahan evaluasi kinerja Kepala Desa. Oleh karena itu, pengurus Apdesi harus menjadi contoh yang baik bagi seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Serang agar melaksanakan program pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa dapat dilakukan dengan benar dan sesuai aturan.
“Kami tidak mau mendengar lagi ada kasus-kasus yang terjadi pada pemerintah desa khususnya dalam pengelolaan keuangan desa,” katanya

Sementara itu, Santibi Ketua Apdesi DPC Kabupaten Serang mengatakan, akan menjalankan amanah selama kepengurusannya agar tidak terjadi penyelewengan dana desa.

“Jika kita lakukan secara transparan dan akuntabel maka tidak ada lagi kecurangan saat menggunakan dana desa karena semuanya sudah diatur dalam aturan yang jelas,” ujarnya.

Ia menambahkan, dibutuhkan kerjasama pemangku kebijakan di Desa dengan masyarakat agar penggunaan dana desa bisa dilakukan dengan baik sehingga transparansi akan sangat jelas yang secara langsung diberitahukan kepada masyarakat.

“bila masyarakat membutuhkan informasi terkait dana desa bisa langsung tanyakan kepada yang bersangkutan agar bisa berjalan selaras sesuai visi dan misi kita,” imbuhnya. (Man)

Related posts:

Tinggalkan Balasan

*