LBH Rakyat Banten Gelar Diskusi Potensi Penyalahgunaan Wewenang di Era Pembangunan Provinsi...

LBH Rakyat Banten Gelar Diskusi Potensi Penyalahgunaan Wewenang di Era Pembangunan Provinsi Banten

90 views
0
BERBAGI

Respeknews.com. Serang – Pemerintah pusat terus melakukan upaya percepatan strategis pembangunan nasional dengan mengeluarkan Perpres 1 tahun 2016 dan Inpres 3 tahun 2016.

Salahsatu prioritas program pemerintah pusat untuk provinsi Banten mulai dari pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan demi kepentingan umum, perbaikan infrastruktur, membuka kembali akses jalur kereta api dan membangun jalan tol sepanjang 86,3 km.

Hal ini akan berpotensi menjadi konflik struktural di masyarakat, sehingga akan melibatkan alat negara untuk melakukan berbagai cara atas nama pembangunan.

Beberapa potensi konflik mulai dari perampasan lahan, penggusuran, alih fungsi lahan, sehingga akan berujung pada pengusiran dan kriminalisasi bagi yang menolak karena mengingat kebutuhan tanah untuk negara semakin meningkat seperti pada kasus pembangunan bandara Sukamulya majalengka jawa barat, Yogyakarta dan masih banyak kasus lainnya. Kuatnya hasrat Negara dalam pembangunan, melupakan pentingnya keterlibatan dan hak-hak masyarakat Banten.

Sebagai langkah persiapan untuk mengawal persiapan strategi advokasi,  Dalam acara diskusi berjudul “Potensi Penyalahgunaan Wewenang di Era Pembangunan Provinsi Banten” Yhannu Setyawan, SH., MH. (Komisioner Komisi Informasi) menyatakan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam era pembangunan itu dapat terjadi dengan dalih investasi akan tetapi perlu disadari bahwa setiap orang sama kedudukannya dihadapan hukum (equality before the law). Hal ini senada dengan Uraian Pembicara kedua Haris Azhar, SH., MA. yang mengatakan bahwa untuk melawan potensi penyalahgunaan wewenang di era pembangunan maka diperlukan adanya suatu konsolidasi masyarakat sipil yang fokus berjuang utk masyarkat.

Sebagai penyelenggara diskusi, Direktur LBH Rakyat Banten, Raden Elang Yayan menyerukan Pentingnya Persatuan elemen masyarakat sipil Banten agar lebih sadar hukum dan membentuk gerakan sipil yang solid untuk menghentikan potensi kesewenang-wenangan atas nama Pembangunan,’ kata Raden EY. Rabu (7/6/2017) kemarin.

Dalam acara diskusi, silaturahaim sambil berbuka puasa ini Kapolda Banten yang diundang sebagai tamu undangan tidak hadir karena berhalangan, Diskusi ini mencoba mengungkap bagaimana potensi kesewenang-wenangan tersebut sangat mungkin melanggar hak-hak dasar warga Banten sebagaimana laporan kasus yang ditangani LBH Rakyat Banten baru baru ini meningkat.(Red)

Related posts:

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY