Pembebasan Lahan Tanah Puspemkab Serang Rancuh, Ada Hantu Jual Tanah

Pembebasan Lahan Tanah Puspemkab Serang Rancuh, Ada Hantu Jual Tanah

58 views
0
BERBAGI

KAB. SERANG – Pemkab Serang membutuhkan lahan 60 hektare untuk pusat pemerintahan. Pada periode 2011-2013 telah dibebaskan lahan sekitar 15 hektare. Proses pembebasan lahan tahap pertama ini terhenti karena terkait dengan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) Tb Chaeri Wardhana alias Wawan yang saat ini ditangani oleh KPK. Ada tiga bidang lahan yang disita KPK di kawasan ini. Dan pada April ini, Pemkab Serang rencananya akan membebaskan lahan sekitar 19 hektare.

Di tengah rencana pembebasan lahan ini, muncul sejumlah masalah terkait kepemilikan lahan yang akan dibebaskan. Warga yang merasa memiliki lahan yang akan dibebaskan melihat ada kejanggalan. Lahan warga telah berubah nama pemilik. Padahal warga masih memegang girik dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tahunan. Muncul sertifikat dengan nama-nama mencurigakan dengan rata-rata penguasaaan tanah lebih dari tiga bidang dari 83 bidang yang dibebaskan.

Sarikam, warga Kampung Cibetik, Desa Cisait, Kecamatan Kragilan, mengaku bahwa tanah miliknya telah beralih nama kepemilikan. Padahal ia masih memegang girik dari kakeknya yang bernama Liman serta surat keterangan hak waris kepadanya. Bahkan ia juga masih menerima SPPT tahun 2018.

Lahan milik Sarikam seluas 3.062 m2 tumpang tindih menjadi milik Erwin Prihandani asal Kota Bandung. Di pengumuman lahan yang dibebaskan oleh pihak Kelurahan Cisait, Erwin tertulis memiliki sertifikat untuk bidang nomor 17 seluas 3.022 m2. Erwin juga tercatat menguasai bidang nomor 16 seluas 1.357 m2 dan bidang nomor 68 seluas 1.572 m2.

“Saya bingung, gimana ini tanah bisa sertifikat atas nama orang lain. Nama bidangnya ada, nggak ada nama kakek saya, nama saya (ahli waris) juga ngak ada,” kata Sarikam, Minggu (8/4/2018) lalu. Dilansir PilarBanten.

Pada saat pembebasan lahan tahap pertama, Sarikam pernah bertanya kepada kepala desa terkait perubahan nama mepemilikan lahan. Saat itu ia mendapatkan informasi dari kepala desa bahwa tanahnya telah dijual pada tahun 1995. Hal ini tentu saja dianggapnya janggal karena kakeknya meninggal pada 1973. “Yang ngejual siapa. Masa iya kakek saya meninggal tahun 73. Katanya menjual tahun 95. itu siapa yang menjual,” paparnya.

Makidi, warga Cisait Muncang mengaku tanah warisan keluarganya seluas 5.000 m2 telah berubah nama menjadi Erwin Prihandani dan Lukito. “Orang berlum pernah menjual, belum pernah mendapatkan uang (pembebasan),” paparnya.

Hal serupa terjadi pada Mad Yasin. Ia ahli waris dari tanah seluas 3.850 m2 dari girik yang dimiliki kakeknya bernama Masrik. Ia juga punya SPPT setiap tahun. Namun saat ini beralih nama menjadi milik Jajang Lesmana. Dari data yang diperoleh, nama Jajang Lesmana ini rupanya menguasasi lahan dengan bukti sertifikat atas 8 bidang di lahan pembebasan tanah Puspemkab Serang tahap kedua.

Pada 2016 lalu ia dipanggil untuk klarifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Serang. Ia ditanya apakah keluarganya pernah menjual tanah kepada saudara Lifi Sadikin pada tahun 1993. Karena saat itu, menurutnya, Lifi Sadikin ini yang menjual tanah pada Jajang Lesmana. “Katanya tahun 1993 dijual ke Lifi Sadikin. Padahal kakek saya meninggal tahun 1991. Kan lucu masa ada orang mati jual tanah,” katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Cisait, Ajurum mengatakan, penguasa misterius lahan di Puspemkab ini mulai terjadi pada 90-an. Saat itu, spekulan lahan dari Jakarta yang seingatnya bernama Alwi Setiawan dan Lifi Sadikin Cs menguasai lahan di lokasi yang akan dijadikan Puspemkab. Tapi di 2010-an, tanah tersebut beralih kepemilikan orang yang ia duga kaki tangan dari Tubagus Chairi Wardana alias Wawan. Ada beberapa nama memang yang ia perkirakan terkait langsung dengan nama Wawan. Misalkan Erwin Prihandani, Jajang Lesmana, Iwan Hartadi, Maman Suryana, Asep Sudrajat, Deddy Suwandi. “Mereka itu mungkin anak buahnya pak Wawan. Katanya sudah diperiksa juga sama KPK,” paparnya.

Ia mengaku baru menjadi kepala desa sejak 2007. Pembebasan lahan di Puspemkab ini menurutnya total sekitar 60 hektare. Ajurum mengakui bahwa di pembebasan tahap pertama itu ada sebagian warga yang tanahnya belum dibayar. Karena pembayaran tersebut hanya berdasarkan pada pemilik yang punya sertifikat. “Ada memang. Tapi memang di tahap pertama ada panitia membayar berdasarkan atas hak yang jelas. Ada aktanya, ada sertifikatnya,” paparnya.

Dihubungi melalui ponsel, Tb Sukatma selaku kuasa hukum Wawan mengatakan bahwa aset kliennya memang sudah disita oleh KPK. Tapi aset tersebut menurutnya diatasnamakan Wawan sendiri bukan atas nama orang lain.

Ia menolak jika beberapa nama di atas berhubungan dengan kliennya. Sukatma juga keberatan ada orang yang menyebut-nyebut nama Wawan atas kepemilikan lahan di tanah Puspemkab Serang. Karena selama ini, banyak yang mengatasnamakan kliennya. Padahal saat ditanya apakah memiliki surat kuasa atau persetujuan dari Wawan mereka tidak bisa membuktikan. “Saya agak menolak itu. Karena selama ini tidak mau pusing urusan aset yang disita KPK. Terkecuali aset yang sebelum TPPU itu ada yang bersumber dari harta warisan orang tuanya, itu memang banyak yang dilepas sudah tidak disita lagi oleh KPK,” ujarnya.

Dikonfirmasi mengenai ini, Kepala BPN Kantor Serang Iyus Sudarso mengaku tidak paham detail persoalan lahan untuk Puspemkab. Ia baru diangkat menjadi kepala BPN pada Februari 2018. Tapi, BPN menurutnya mengeluarkan sertifikat berdasarkan data yang dikumpulkan oleh satgas di lapangan.

“Kami tidak akan cari pada posisi awal, tapi berkas akhir,” ujar Iyus usai menghadiri rapat di gedung DPRD Kabupaten Serang, Jumat (13/4/2018) lalu.

Soal tumpang tindih, BPN sendiri menurutnya tidak akan ikut campur. Karena jika terjadi, para pemilik bisa melakukan persidangan sengketa tanah di pengadilan. Ia pun bersikeras bahwa tidak begitu mengerti detail sengketa lahan khususnya saat pembebasan tahap pertama pada 2011-2013. (Red)

Related posts:

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY