Jual Aset Negara 2,3 Miliar, Lurah Serang Di Vonis Satu Tahun Enam...

Jual Aset Negara 2,3 Miliar, Lurah Serang Di Vonis Satu Tahun Enam Bulan

139 views
0
BERBAGI

Kota Serang, (RN) – Lurah Serang M. Faizal Hafiz hanya tertunduk. Ia tak kuasa menatap wajah hakim yang memvonisnya satu tahun dan enam bulan penjara dalam kasus dugaan penjualan aset Negara milik Pemerintah Kota Serang berupa lahan seluas 8.200 meter persegi senilai Rp2,3 miliar, di daerah Ciracas, Kota Serang tahun 2015.

Istimewa

Selain itu, Faizal juga didenda sebesar Rp100 juta subsider dua bulan kurungan badan. Majelis Hakim yang diketuai Emi Widiastuti mengatakan Faiz dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi, dengan menyalahgunakan wewenang, memperkaya diri sendiri atau orang lain dan menimbulkan kerugian negara.

Majelis Hakim Emi menilai terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan subsider, sehingga tidak perlu primer. Hal yang memberatkan karena terdakwa dianggap menghambat program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Hal yang meringankan terdakwa berlaku sopan selama persidangan.

Dia dinilai melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan subsider.

“Menjatuhkan pidana dengan penjara selama satu tahun enam bulan dan denda sebesar Rp100 juta subsider dua bulan penjara,” kata Emi, Rabu (11/10/2017).

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU Kejari Serang yang menuntut dua tahun penjara. Terhadap vonis tersebut Faizal melalui penasihat hukumnya pikir-pikir. Atas jawaban tersebut JPU Kejari Serang Subardi dan AR Kartono juga pikir-pikir.

Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dengan Tubagus Syarief Mulia atau Satria Agung atau Mumu serta H Syafrudin.

Perkara tersebut bermula pada pertengahan 2013 lalu. Ketika itu, Tubagus Syarief Mulia atau Mumu ingin menjual lahan negara tersebut dan telah menemukan calon pembeli, Afrizal Munir. Mumu lalu memohon kepada terdakwa, agar dibuatkan pengajuan akta jual beli (AJB) kepada pejabat pembuat akta sementara (PPAS), Syafrudin.

Namun, permohonan tersebut tidak dapat diproses, karena lahan tersebut berdasarkan pengajuan, adalah milik masyarakat, sedangkan surat pernyataan yang diajukan Mumu, hanya penerima kuasa. Juli 2014 lalu, terdakwa mendapat informasi dari Mumu, bahwa Afrizal Munir masih berminat terhadap lahan tersebut.

Terdakwa oleh Mumu, kemudian diminta menemui dan menjelaskan status lahan tersebut, adalah miliknya kepada Afrizal Munir. Masih sekitar Juli 2014, diadakan pertemuan bersama antara Afrizal Munir, Mumu, terdakwa, dan tokoh masyarakat sekitar di Kantor Kelurahan Serang.

Dalam pertemuan tersebut, Mumu menyatakan, lahan tersebut, adalah miliknya dengan membawa girik yang baru ditemukannnya di lemari. Untuk menjual lahan tersebut, Mumu lalu meminta kepada terdakwa untuk dibuatkan surat kepemilikan tanah atas nama dirinya, surat keterangan warisan 15 Juli 2014 dan surat keterangan tidak sengketa 2013.

Setelah membuat ketiga surat tersebut, terdakwa juga menandatangani surat pernyataan yang ditandatangani Mumu untuk pengajuan SPPT PBB baru. Padahal, dokumen yang dibuat terdakwa dan Tubagus Syarief Mulia (Mumu) adalah tanah aset milik Pemerintah Kota Serang.

Selanjutnya, pada Rabu (20/8/2014), Mumu dan Afrizal Munir melakukan transaksi jual beli terhadap tanah eks bengkok dengan mengubah persilnya dari 53.S menjadi persil 50.S. Proses jual beli tersebut dilakukan di hadapan Camat Serang, Syafrudin selaku PPAS dengan nilai Rp 1,027 miliar.

Setelah transaksi jual beli tersebut selesai, terdakwa lalu membuatkan surat pengantar mutasi SPPT yang ditujukan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Afrizal Munir.

Perbuatan terdakwa yang telah merekayasa dokumen kepemilikan lahan tersebut bertentangan dengan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah, juga Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 Pasal 15 Ayat 1 sampai dengan 5 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, jumlah kerugian negara pengalihan aset Pemkot Serang tersebut mencapai Rp 2,310 miliar. (Put/Red)

Related posts:

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY