Mantan Walikota Cilegon Dituntut 9 Tahun Penjara Denda 275 Juta

Mantan Walikota Cilegon Dituntut 9 Tahun Penjara Denda 275 Juta

18 views
0
BERBAGI

KOTA SERANG – Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Wali Kota Cilegon non aktif Tubagus Iman Ariyadi dengan pidana kurungan 9 tahun penjara dan denda Rp275 juta subsider kurungan penjara 6 bulan. Hal itu disampaikan Jaksa KPK dalam sidang lanjutan dugaan korupsi suap izin Amdal Mal Transmart di Kota Cilegon.

Selain dituntut 9 tahun penjara, hak politik Iman dicabut selama 5 tahun ke depan. “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tubagus Iman Ariyadi berupa pidana 9 tahun,” kata Jaksa KPK Helmi Syarif di Pengadilan Tipikor untuk Pengadilan Negeri Serang, Jl Raya Serang-Pandeglang, Rabu (2/5/2018).

Jaksa menilai Iman terbukti sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Ini sebagaimana diatur dalam di Pasal 12 huruf a Uundang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP.

“Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dan jabatan publik selama 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok,” katanya.

Jaksa menilai, hal-hal yang memberatkan terdakwa di antaranya adalah tidak mendukung program pemerintah mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN. Terdakwa menggunakan pengaruh kekuasaannya melakukan kejahatan dan melibatkan orang lain. Serta dinilai tidak mengakui secara terus terang dan tidak menyesali perbuatannya.

Selain menuntut wali kota Cilegon, Jaksa KPK juga menuntut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Cilegon, Ahmad Dita Prawira berupa pidana penjara 8 tahun. Ia juga dituntut denda Rp225 juta subsider kurungan 5 bulan penjara. Dilansir BantenNews.

Jaksa menilai, hal yang memberatkan terdakwa Ahmad Dita Prawira adalah mengambil alih peran dan kesalahan pelaku lain untuk menutupi kesalahan atasannya. Jaksa juga menilai terdakwa beberapa kali mencabut keterangan tanpa alasan yang sah sehingga mempersulit persidangan.

Terakhir, terdakwa atas nama Hendri yang juga Direktur PT Jayatama Primayasa dituntut pidana 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan penjara.

“Menjatuhkan pidana terdakwa Hendri berupa pidana penjara selama 5 tahun kurungan dan denda Rp200 juta,” tegasnya. (Bn/Red)

Related posts:

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY