Mengusulkan Pemecatan Subadri Usuludin. DPD GOLKAR Kota Serang Gelar Rapat Pleno

Mengusulkan Pemecatan Subadri Usuludin. DPD GOLKAR Kota Serang Gelar Rapat Pleno

220 views
0
BERBAGI

Istimewa

Kota Serang, RN – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kota Serang, resmi mengusulkan pemecatan terhadap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang, Subadri Usuludin.

Usulan pemecatan Ketua DPRD tersebut, dilakukan melalui Rapat Pleno Diperluas yang dilakukan DPD Golkar Kota Serang bersama Pengurus Kecamatan (PK) dan Pengurus Desa (PD) Se-Kota Serang, di Gedung Golkar, Ciceri, Kecamatan Serang, Kota Serang, Senin (2/10/2017).

Dengan nomor 15/DPP/8/2017, Mengenai disiplin organisasi, ada di bab tiga,Pasal dua, nomor dua, poin lima, yang berbunyi: mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai presiden atau kepala daerah oleh partai lain atau perseorang

“acaranya rapat pleno diperluas tentang penegakan disiplin haji Subadri Ushuludin,” kata Ketua DPD Golkar Kota Serang, Ratu Maryana, saat memimpin rapat.

Secara tegas Ratu Maryana mengatakan, hasil usulan dari seluruh pengurus DPD, PK dan PD mengusulkan Pemecatan terhadap Subadri dari keanggotaan partai dan sebagai Ketua DPRD Kota Serang.
“hasil usulannya diberhentikan dari anggota partai dan ketua DPRD,” katanya.

Lanjut Ratu,  alasan mendasar pemecatan tersebut, lantaran Subadri sudah tidak mengindahkan keputusan partai beringin yang telah memutuskan Istri Wali Kota Serang Vera Nurlaila Jaman sebagai balon usungan partai tersebut.

Terlebih, kata Ratu, Subadri sudah melanggar aturan peraturan organisasi dengan bersedia mencalonkan diri dari partai lain.

“Karna sekarang kan partai Golkar sudah mengusung calon di pilkada serang, ibu Verra Nurlaila Jaman, tapi pak Subadri tidak mengiyahkan hal yang sudah di putuskan partai Golkar, dan tanggal 27 kemaren sudah di usung oleh PPP.” tegas Ratu

Wakil Bidang Organisasi Nunung Nursiamudin menambahkan, atas dasar telah resminya Subadri diusung oleh partai PPP, Subadri telah melanggar aturan partai mengenai disiplin organisasi.

“Nomor 15/DPP/8/2017, Mengenai disiplin organisasi, ada di bab tiga,Pasal dua, nomor dua, poin lima, yang berbunyi: mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai presiden atau kepala daerah oleh partai lain atau perseorang,” tutupnya. (Put)

Related posts:

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY