Benarkah Pemindahan Ibu Kota demi Pemerataan Pembangunan?

Benarkah Pemindahan Ibu Kota demi Pemerataan Pembangunan?

17 views
0
BERBAGI

JAKARTA | Wacana pemindahan ibu kota Indonesia dari DKI Jakarta ke luar Pulau Jawa terus bergulir. Pesaing kuat Jakarta saat ini adalah Palangkaraya dan sejumlah kota-kota lain di Kalimantan. Meski demikian, pemindahan ini masih urung terjadi karena banyaknya aspek yang harus dipertimbangkan, salah satunya perekonomian.

Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, Yayat Supriatna berpendapat bahwa penetapan lokasi ibu kota bukan sekadar faktor historis saja, tapi juga harus mempertimbangkan masalah kekinian.

Bappenas memang masih mengkaji dan tentu masih harus menentukan dasar peraturan perundangan baik itu undang-undang, PP, ataupun Keppres tentang perpindahan ibu kota. Namun, menurut Yayat, urgensi yang paling mendasar adalah tentang pertumbuhan ekonomi di luar Jawa.

“Misalnya kedudukan peran kota secara regional, kekuatan kota untuk mendorong investasi pembangunan dari Jawa ke wilayah Kalimantan,” terangnya.

Yayat menuturkan bahwa pemindahan ibu kota baru seharusnya dalam konteks pemerataan pembangunan masa depan Indonesia agar tidak hanya terpusat di Jawa dan Sumatera saja. Namun, untuk mendorong pemerataan tersebut, tentu tidak bisa tiba-tiba memindahkan ibu kota ke daerah Kalimantan dalam waktu dekat.

“Tapi bagaimana supaya mendorong pertumbuhan keluar?” ujarnya.

Yayat menjelaskan bahwa membangun infrastruktur di daerah, apalagi di luar Pulau Jawa, tentu tidak mudah. Cara pemerintah mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Kalimantan patut menjadi sorotan apabila memang negara ingin mendukung pemerataan perekonomian nasional.

Ibukota, menurut Yayat, harus mempunyai akses yang mudah ke berbagai daerah secara geografis. Ia harus bisa menjadi pusat pertumbuhan kegiatan nasional dan memenuhi kebutuhan akan sumber daya dan bahan baku.

Secara ekonomi, Yayat menjelaskan bahwa akan ada produksi barang dan sumber daya yang dilakukan. Namun, apabila kebutuhan sumber daya tersebut dipenuhi dengan didapatkan dari Pulau Jawa maka perpindahan ibu kota akan menjadi percuma. Alih-alih mendapatkan solusi, malah bisa menyusahkan kehidupan masyarakat yang telanjur pindah ke Kalimantan, karena semuanya harus memakan biaya transportasi yang besar dari Pulau Jawa.

“Nah makanya saya mengatakan kajiannya harus komprehensif, kalau inputnya terlalu tinggi dari luar dan ketergantungannya terlalu besar, kota itu pun juga bisa mati. Jadi kalau apa-apa (sumber daya) dari luar, kota (Kalimantan) tidak mampu jadi pusat kegiatan baru, ya cukup berat bagi kita menumbuhkembangkan kota tersebut,” tegas Yayat.

Pada dasarnya, tujuan pemindahan ibukota juga dinilai sebagai upaya untuk menghindari kemacetan. Namun, Yayat menambahkan bahwa usaha tersebut akan percuma, apabila Kalimantan tidak mampu menjadi contoh pemerataan pembangunan.

Biaya hidup di Kalimantan akan menjadi mahal dengan fasilitas yang kurang memadai dan penghasilan yang tidak begitu besar. Nantinya, masyarakat akan tetap tinggal di Jakarta, tapi bekerja di Kalimantan, sama seperti yang dialami di Malaysia saat memindahkan pusat pemerintahan di Kuala Lumpur ke Putrajaya.

“Di Putrajaya pun sebagian orang kembali ke Kuala Lumpur pada malam hari. Karena orang mengatakan Putrajaya tidak sesuai dengan yang mereka bayangkan. Karena orang-orang menengah ke bawah saja yang tinggal di sana, sedangkan orang-orang menengah ke atas tetap menganggap Kuala Lumpur lebih banyak memberikan kemudahan pelayanan dari berbagai aspek,” lanjutnya.

Peneliti dari INDEF (Institute for Development of Economics and Finance), Nailul Huda optimistis Kalimantan akan kuat sebagai wajah Indonesia yang baru. Penambahan biaya hidup di Kalimantan memang tidak bisa dihindari, tapi tentunya akan banyak lapangan pekerjaan baru yang menunjang perekonomian di sana, terutama UMKM. Ia memperkirakan ada 800 ribu PNS yang akan pindah ke Kalimantan, dan tentunya sangat mendukung aktivitas ekonomi.

“Baik untuk pemerataan pembangunan ekonomi,” pungkasnya.

Nailul menjelaskan, Jakarta sendiri tidak akan mengalami banyak perubahan. Jakarta akan tetap menjadi pusat ekonomi, meski tingkat konsumsi di Jakarta akan menurun. Penjual makanan dan kebutuhan sehari-hari lah yang akan paling merasakan dampaknya, tentu juga dengan angkutan umum. Namun, ini berarti juga akan mendukung pemerataan wilayah karena biaya distribusi akan tersalurkan ke luar Pulau Jawa.

Jakarta juga dirasa mampu mendapat keuntungan lebih besar dari sektor lain. Contohnya biaya kerugian dari dampak kemacetan yang tercatat sebesar Rp39 triliun berdasar laporan Bank Dunia tahun 2016.

“Dengan pemindahan ibukota juga, kita berharap ada trickle down effect (pertumbuhan di pusat akan membantu pertumbuhan di bawahnya) bagi daerah lain seperti Sulawesi dan Papua,” tambahnya.

Dilema Keterlibatan Swasta

Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan, Agus Hermanto, mengungkapkan bahwa pembangunan ibukota baru merupakan ajuan wacana yang sangat baik semenjak zaman Presiden Sukarno, kemudian Presiden SBY. Ia berpendapat, dengan terpisahnya ibukota sebagai pusat pemerintahan dengan pusat perekonomian, maka negara akan lebih tertata dengan baik. Namun, rencana yang diajukan ini tentunya masih akan sangat lama karena laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang dirasa tidak mumpuni untuk menunjang hal tersebut.

“Saat ini masalah ekonomi kita saja cukup morat-marit. Laju pertumbuhan ekonomi di zaman Pak SBY 6-7%, saat ini hanya 4-5%, sehingga (untuk pemindahan) saat yang dekat sangat tidak tepat. Tetapi perencanaan yang lebih matang, tepat. Tapi apabila dalam waktu yang dekat ini tidaklah tepat,” jelas Agus ketika ditemui di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/7/2017) kemarin.

Dikutip dari Tirto, dalam rancangan APBN 2017, tercatat laju perkembangan ekonomi makro tahun ini sebesar 5,3 persen.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini ragu  pemindahan ibukota bisa direalisasikan dalam waktu dekat. Biaya yang tinggi sangat menentukan pemindahan dan keterlibatan swasta dalam pembangunan tidak bisa menjadi jaminan berjalannya rencana ini. Menurut Agus, negara harus mempunyai kemapanan di bidang ekonomi dan bidang sosial, barulah mengundang swasta untuk ikut berpartisipasi. Dalam hal keterlibatan swasta ini, pemerintah juga diminta untuk tetap memegang kendali.

Nailul tetap menilai bahwa skema kerjasama dengan swasta dapat dipertimbangkan dengan pengawasan yang ketat, terlebih untuk pembangunan hunian masyarakat di ibukota baru. Tapi, keterlibatan pemerintah dengan swasta pun tentunya menjadi potensi terbukanya lahan korupsi yang baru.

“Risiko korupsi pasti ada karena tidak semuanya diserahkan ke swasta. Pengawasan menjadi hal yang penting di sini,” ujarnya.

Sementara Ketua MPR Zulkifli Hasan menganggap bahwa keterlibatan swasta tidak sepatutnya terjadi. Pusat pemerintahan sudah sepatutnya dikelola oleh pemerintah, daripada menjadikan kerjasama dengan swasta sebagai sesuatu yang disinyalir bisa menjadi skandal proyek. Oleh karena itu, ia menuturkan bahwa tidak sepatutnya kajian pemindahan dilakukan dalam waktu dekat kalau memang Indonesia belum mampu secara ekonomi.

“Saya kira pemerintah fokus, utang-utang kita kan sudah banyak, janji program Jokowi-JK kampanye kan masih proses. Banyak sekali program-program yang belum selesai,” ujarnya. | respekNEWS.COM | (Red)

Related posts:

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY