Pengemudi Ojek Online Anarkis seperti Geng Motor, Cabut Aplikatornya

Pengemudi Ojek Online Anarkis seperti Geng Motor, Cabut Aplikatornya

18 views
0
BERBAGI

Jakarta, RESPEKNEWS.COM – Pengemudi ojek online yang mengamuk dan merusak sebuah mobil Nissan X-Trail warna putih bernopol B 233 PB di kawasan underpass Senen, Jakarta Pusat, Rabu, 28 Februari 2018 tidak dibenarkan secara hukum. Polisi harus tegas menindak perilaku main hakim sendiri yang dilakukan sekelompok pengendara di jalan raya ini.

Pengemudi ojek online anarkis ini sama seperti geng motor yang meresahkan pengguna jalan lainnya.

Bukan hanya memberi sanksi tegas pada pengemudi yang terbukti melakukan kekerasan terhadap pengedara lain, akan tetapi pemerintah juga bisa menghukum berat aplikator pengemudi ojek online itu dengan mencabut izin operasionalnya.

“Perilaku kekerasan dan brutal para pengemudi ojek online sama dengan geng berandalan motor atau preman saat berada di jalan raya. Kami meminta pemerintah harus melakukan tindakan tegas dan menghentikan atau mencabut izin operasional aplikator yang mitranya anarkis,” ujar Analis Kebijakan Transportasi dan Ketua Warga Kota Jakarta (Fakta), Azas Tigor Nainggolan, dikutip dati kriminolog, Senin, 5 Maret 2018.

Amuk massa kelompok ojek online akibat makian kasar dari mulut pengemudi mobil Nissan X-Trail ini melanggar hukum. Meskipun cara pengemudi mobil Nissan X-Trail menumpahkan protesnya terhadap perilaku kelompok ojek online saat mengawal rombongan mobil jenazah ini tidak bisa dibenarkan.

Beberapa anggota ojek online yang mengawal iring-iringan mobil jenazah ini sebenarnya telah mengingatkan agar pengemudi X-Trail itu bersabar dan tidak terlalu emosi. Namun, bukannya menurunkan ocehannya, emosional pengemudi itu justru semakin menjadi.

Hingga akhirnya, ocehan tak pantas yang keluar dari mulutnya memancing amarah kelompok ojek online lainnya yang berujung perusakan.

Bagi Tigor, sanksi ini tidak hanya dibebankan kepada pelaku perusakan di lapangan saja, akan tetapi sudah sepatutnya aplikator yang menjadi mitra ojek online para pelaku itu pun bertanggung jawab. Alasannya, apikator itu terbukti lalai yang mengakibatkan orang lain mengalami luka-luka.

Tigor memperkuat argumennya berdasarkan Pasal 360 KUHP ayat 1 yang berbunyi, barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Selanjutnya pada ayat 2 menyebutkan barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah

Hingga saat ini, kata Tigor, sikap pemerintah terhadap ojek online tidak jelas menolak atau mengakui keberadaannya mengakui atau tidak ojek online?

Pemerintah jangan membiarkan ojek online beroperasi liar tanpa aturan dan pengawasan. Jika keberadaan mereka dibiarkan tanpa aturan seperti sekarang, maka peluang peristiwa ini berulang terbuka lebar.

“Adanya regulasi terhadap keberadaan ojek online akan memberikan ruang pengawasan dan penindakan terhadap pengemudi, operator dan aplikator yang melanggar hukum,” ujarnya. (Mng/Red)

Related posts:

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY